Suara.com - Presiden Jokowi menyebut bahwa institusi Polri menduduki peringkat ke-3 lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat.
Dalam pidato yang disampaikan pada acara Pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah di Badung Bali, Jumat (3/12/2021), Presiden Jokowi menitipkan pesan pada Polri untuk berhati-hati dalam menjaga amanah sebagai salah satu lembaga yang paling dipercaya publik.
Jokowi menyoroti rakyat kecil yang biasanya terpinggirkan dalam hukum. Ia meminta polri untuk berhati-hati dalam hal itu.
"Yang biasanya terpinggirkan dalam hukum, hati-hati urusan pedagang kecil. Lindungi. saya kalau baca itu betul-betul. Itu menjadi sebuah persepsi loh, hati-hati loh ya," kata Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden jokowi meminta jajaran kepolisian dari tingkatan terendah sampai teratas ikut bertanggung jawab untuk urusan seperti itu.
"Kecil-kecil seperti itu. Itu kecil-kecil, itu mungkin urusannya bukan kapolres, kapolsek, tapi hati-hati tetap tanggung jawab kapolres, tetap tanggung jawab kapolda, yang kecil-kecil seperti ini," ujar Jokowi.
Jokowi berharap kelak tidak ada lagi anggapan diskriminasi dalam bidang hukum terhadap masyarakat yang lemah. Oleh sebab itu, Jokowi meminta Polri terus menjaga kepercayaan masyarakat.
"Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah. Hati-hati. Hati-hati," ujar Jokowi.
Terkait Polri yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar lembaga yang paling dipercaya masyarakat, Presiden Jokowi menyebutnya sebagai sebuah amanat yang harus diemban secara hati-hati.
Baca Juga: Jokowi: Efek Pandemi Larinya ke Mana-mana
"Karena terakhir karena posisi Polri sekarang ini pada posisi 3 besar yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi titipan saya itu. Hati-hati dipercaya, itu tidak mudah. Yang kecil-kecil itu diperhatikan. Angka 80 persen itu angka yang sangat besar sekali. Survei baru 3 hari yang lalu saya terima. Hati-hati kepercayaan ini, hati-hati. Tinggi sekali. Naiknya tinggi sekali, tapi hati-hati," sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengingatkan soal kebebasan berpendapat. Ia meminta jajaran kepolisian untuk lebih membuka ruang kebebasan berpendapat.
Ia juga menyoroti banyaknya pemanggilan atau penahanan pada masyarakat yang melayangkan kritik pada pemerintah.
Meskipun begitu, Jokowi berharap agar kewibawaan tetap dijaga dan tidak hilang dari institusi Polri.
"Kritik dipanggil. Mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban, iya silakan, tapi kalau nggak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya, tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri," ucap Jokowi.
Dalam slide yang ditampilkan, tampak Polri menduduki posisi ke-3 dalam daftar institusi negara yang paling dipercaya masyarakat.
Berita Terkait
-
Di Bali Jokowi Minta Masyarakat Waspadai Virus Covid-19 Varian Omicron
-
Tim Seleksi Minta Masyarakat Bantu Kirim Rekam Jejak Calon Anggota KPU-Bawaslu ke Sini
-
Main Bulu Tangkis Bareng, Jonatan Christie Puji Jokowi
-
Kompolnas Sebut Aduan Masyarakat Terhadap Polri Meningkat Tajam
-
Jokowi: Efek Pandemi Larinya ke Mana-mana
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar