Suara.com - Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, mengatakan, bisa jadi rencana perombakan kabinet atau reshuffle pada Rabu Pon 8 Desember 2021 tidak akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Alasanya karena semua fokus pada bencana alam Gunung Semeru.
"Apakah Rabu Pon itu akan ada reshuffle nah ini belum tahu bisa jadi juga tidak. Karena sekarang semua ya urusan pemerintah sedang fokus menangani musibah Gunung Semeru," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2021).
Arsul mengatakan, hingga kekinian Presiden Jokowi belum memberikan pemberitahuan kepada partai-partai politik koalisi soal rencana perombakan kabinet.
"Sampai dengan posisi hari ini ya senin siang presiden belum menyampaikan kepada partai-partai politik koalisinya. Kan memang sekali lagi tidak ada kewajiban presiden untuk juga mengajak bicara reshuffle dengan partai-partai koalisinya. Karena itu memang prerogratif presiden sepenuhnya," ungkapnya.
Arsul menuturkan, jika berkaca dari pengalaman reshuffle sebelumnya Jokowi hanya akan mengajak berbicara kepada partai politik yang menterinya akan digeser. Namun, hingga kekian belum ada informasi terkait hal tersebut.
"Demikian juga kalau ada pergeseran portofolio tidak diganti karema ada perbedaan portofolio. Sampai sekarang belum. Biasanya juga kalau pun ada komunikasi itu dalam hitjngan jam ya barangkali sehari dua hari sebelumnya kita belum tahu," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, mengaku hanya baru mendengar isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada 8 Desember 2021. Mengenai hal itu, PAN sendiri dalam posisi siap jika diminta untuk mengisi kursi di Kabinet.
"Saya dengar juga isunya begitu, katanya sih (8 Desember). Tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
PAN sendiri semenjak dinyatakan bergabung dengan koalisi partai politik pemerintah pada 25 Agustus lalu memang belum terakomodir dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf. Yandri menegaskan, meski reshuffle hak prerogatif presiden, PAN siap sodorkan kader jika diminta isi kursi kosong.
Baca Juga: Bicara Lompatan Kemajuan, Jokowi: Harus Berwatak Trendsetter Bukan Followers
"Kalau PAN itu manut saja lah, kapan mau reshuffle, kalau pun PAN diajak, kita sudah siapkan kader," ungkapnya.
Yandri menyampaikan, kader PAN sangat siap membantu pemerintahan Jokowi. Hal tersebut sesuai dengan keputusan dari hasil Rapat Kerja Nasional atah Rakernas yang sudah digelar oleh partai berlambang matahari putih tersebut.
Berita Terkait
-
Reshuffle Kabinet Akomodir Kursi Menteri untuk PAN? NasDem: Semua Ingin Dapat Peran
-
Bicara Lompatan Kemajuan, Jokowi: Harus Berwatak Trendsetter Bukan Followers
-
Jokowi Minta Bangsa Indonesia Harus Punya Watak Selalu Terdepan Bukan Mental Pengikut
-
Rawan Bencana, Ini Pesan Jokowi untuk Warga dan Pemda
-
Sujiwo Tejo Persilakan Para Menteri ke Semeru Kecuali yang Satu Ini
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Kunker Dihapus, Pensiun Jalan Terus: Cek Skema Lengkap Pendapatan Anggota DPR Terbaru!
-
Waktu Rujuk Hampir Habis! Jumat Minggu Depan Pratama Arhan Harus Ikrar Talak ke Azizah Salsha
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
Terkini
-
Eks Stafsus Jokowi Wafat: Ini Sepak Terjang hingga Karier Politik Arif Budimanta
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil
-
Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan
-
DPR Setop Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Dasco Janji Buka-bukaan
-
Pemprov DKI Genjot Pengerjaan SJUT, Jakarta Lebih Rapi dan Modern
-
Apa Itu Tobat Nasional? Seruan Kardinal Ignatius Suharyo