Suara.com - Laporan terbaru SIPRI menunjukkan 100 produsen senjata terbesar sedunia terus mencatatkan kenaikan penjualan. Bahkan di tahun pandemi 2020, saat ekonomi global terkontraksi.
Pandemi COVID-19 telah membawa kemunduran ekonomi besar-besaran di seluruh dunia. Namun, ada satu sektor bisnis yang terbukti kebal terhadap virus corona. Industri senjata.
Laporan terbaru tentang 100 produsen senjata terbesar di dunia oleh Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) mencatatkan peningkatan penjualan.
Peneliti SIPRI Alexandra Marksteiner mengatakan kepada DW bahwa dia sangat terkejut dengan data dari tahun 2020 atau di tahun pertama pandemi.
"Meskipun IMF menempatkan kontraksi ekonomi global pada 3,1%, kami melihat bahwa penjualan senjata dari 100 perusahaan teratas ini tetap meningkat. Kami melihat peningkatan keseluruhan sebesar 1,3%," ujar Alexandra Marksteiner.
Penjualan oleh 100 produsen senjata terbesar mencapai $531 miliar (lebih dari Rp7,6 kuadriliun) pada tahun 2020.
Sekitar 54% dari nilai total tersebut dicatatkan oleh 41 perusahaan senjata asal Amerika Serikat (AS).
Perusahaan utama dalam industri ini yakni Lockheed Martin di AS menjual sistem persenjataan dengan nilai lebih dari $58 miliar tahun lalu.
Kuatnya lobi produsen senjata Perusahaan besar tentu punya pengaruh politik yang besar.
Baca Juga: Demokrat Berencana Blokir Penjualan Senjata Senilai Rp 10,5T ke Israel
Markus Bayer, ilmuwan politik di Pusat Studi Konflik Internasional Bonn (BICC), mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan senjata dengan sengaja memberikan pengaruh mereka kepada para politisi.
Bayer mengutip sebuah laporan oleh lembaga nirlaba asal AS, Open Secrets, yang menyatakan bahwa perusahaan pertahanan menghabiskan jutaan dolar setiap tahunnya untuk melobi politisi dan menyumbang untuk kampanye mereka.
"Dalam dua dekade terakhir, jaringan pelobi dan donor mereka yang luas telah menyumbangkan $285 juta untuk kontribusi selama kampanye dan $2,5 miliar untuk lobi guna memengaruhi kebijakan pertahanan."
Dan bagi raksasa manufaktur senjata, pengeluaran ini tampaknya membuahkan hasil setimpal.
Alexandra Marksteiner menjelaskan bahwa Departemen Pertahanan AS memberikan dukungan untuk industri senjata selama pandemi.
"Misalnya, mereka memastikan bahwa sebagian besar karyawan perusahaan pertahanan dibebaskan dari perintah untuk tetap tinggal di rumah. Di sisi lain, ada beberapa perintah yang dibuat agar dana dapat ditransfer ke perusahaan agak lebih awal dari jadwal, sehingga mereka punya sedikit cadangan."
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check