Suara.com - Laporan terbaru SIPRI menunjukkan 100 produsen senjata terbesar sedunia terus mencatatkan kenaikan penjualan. Bahkan di tahun pandemi 2020, saat ekonomi global terkontraksi.
Pandemi COVID-19 telah membawa kemunduran ekonomi besar-besaran di seluruh dunia. Namun, ada satu sektor bisnis yang terbukti kebal terhadap virus corona. Industri senjata.
Laporan terbaru tentang 100 produsen senjata terbesar di dunia oleh Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) mencatatkan peningkatan penjualan.
Peneliti SIPRI Alexandra Marksteiner mengatakan kepada DW bahwa dia sangat terkejut dengan data dari tahun 2020 atau di tahun pertama pandemi.
"Meskipun IMF menempatkan kontraksi ekonomi global pada 3,1%, kami melihat bahwa penjualan senjata dari 100 perusahaan teratas ini tetap meningkat. Kami melihat peningkatan keseluruhan sebesar 1,3%," ujar Alexandra Marksteiner.
Penjualan oleh 100 produsen senjata terbesar mencapai $531 miliar (lebih dari Rp7,6 kuadriliun) pada tahun 2020.
Sekitar 54% dari nilai total tersebut dicatatkan oleh 41 perusahaan senjata asal Amerika Serikat (AS).
Perusahaan utama dalam industri ini yakni Lockheed Martin di AS menjual sistem persenjataan dengan nilai lebih dari $58 miliar tahun lalu.
Kuatnya lobi produsen senjata Perusahaan besar tentu punya pengaruh politik yang besar.
Baca Juga: Demokrat Berencana Blokir Penjualan Senjata Senilai Rp 10,5T ke Israel
Markus Bayer, ilmuwan politik di Pusat Studi Konflik Internasional Bonn (BICC), mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan senjata dengan sengaja memberikan pengaruh mereka kepada para politisi.
Bayer mengutip sebuah laporan oleh lembaga nirlaba asal AS, Open Secrets, yang menyatakan bahwa perusahaan pertahanan menghabiskan jutaan dolar setiap tahunnya untuk melobi politisi dan menyumbang untuk kampanye mereka.
"Dalam dua dekade terakhir, jaringan pelobi dan donor mereka yang luas telah menyumbangkan $285 juta untuk kontribusi selama kampanye dan $2,5 miliar untuk lobi guna memengaruhi kebijakan pertahanan."
Dan bagi raksasa manufaktur senjata, pengeluaran ini tampaknya membuahkan hasil setimpal.
Alexandra Marksteiner menjelaskan bahwa Departemen Pertahanan AS memberikan dukungan untuk industri senjata selama pandemi.
"Misalnya, mereka memastikan bahwa sebagian besar karyawan perusahaan pertahanan dibebaskan dari perintah untuk tetap tinggal di rumah. Di sisi lain, ada beberapa perintah yang dibuat agar dana dapat ditransfer ke perusahaan agak lebih awal dari jadwal, sehingga mereka punya sedikit cadangan."
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis