Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, selama dua tahun Pemerintah Indonesia telah berjuang untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia dalam menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian akibat Pandemi Covid-19.
Semua jajaran, kata Jokowi, berusaha keras agar masyarakat memeroleh rasa aman dari ancaman pandemi dan berusaha agar masyarkat memperoleh rasa aman dari ancaman kelaparan dan ancaman pengangguran.
"Walaupun ancaman pandemi masih membayangi pandemi, tapi alhamdulillah perjuangan kita sama-sama tidak sia-sia. Indonesia termasuk dari lima negara di dunia yang berhasil menekan pandemi Covid-19 ke level 1," ujar Jokowi dalam sambutan di acara International Conference on Islam and Human Rights dalam rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia, Jumat (10/12/2021).
Jokowi bersyukur pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional. Upaya penemuhan HAM di bidang sosial, ekonomi, budaya kata Jokowi harus diupayakan terus menerus.
"Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mengentaskan kemiskinan ekstrem pada angka 0 persen," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku telah menyampaikan berkali-kali kepada para menteri bahwa pemerintah harus membuka kesempatan kerja seluas-luasnya.
Pemerintah, kata Jokowi, juga harus menjamin akses layanan pendidikan, kesehatan hingga kebebesan berpendapat.
"Kita (Pemerintah) harus menjamin akses layanan pendidikan kesehatan yang terjangkau dan merata dan kita harus menjamin kebebasan beragama dan harus menjaga adat dan budaya," ucap Jokowi.
Untuk meningkatkan akses keadilan sosial ekonomi dan budaya untuk seluruh warga Indonesia di manapun berada, pemerintah kata Jokowi harus terus bekerja keras untuk membangun dari pinggiran, membangun dari desa dari perbatasan.
Baca Juga: Hari HAM Sedunia, Puan Maharani: RUU TPKS Jadi Pelindung Hak Perempuan
Sehingga, kata dia, hak-hak mereka akan pembangunan juga bisa terpenuhi.
"Membangun infrastruktur yang merata ke seluruh tanah air, membuka investasi untuk hiliriasi yang membuka banyak lapangan kerja," imbuh dia.
Jokowi menyebut tujuan dari investasi hilirisasi, industrialisasi adalah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya.
Jokowi menuturkan tahun 2021, investasi di luar Jawa ini lebih besar dari investasi yang ada di Pulau Jawa dan memberikan bantuan sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
"Itulah kenapa pemerintah bekerja keras untuk mengundang investasi dari dalam maupun dari luar negeri, menerbitkan UU Ciptaker, memperbaiki ekosistem investasi teramasuk perbaikan perizinan bperusahaan melalui online submision system (OSS), dalam rangka membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya yang berkualitas bagi seluruh warga negara kita," papar Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menjelaskan pada pertengahan tahun 2021, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 53 tahun 2021 mengenai rencana aksi nasional HAM tahun 2021-2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi