Suara.com - Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Jakarta menerima 489 aduan kekerasan berbasis gender online (KBGO) sepanjang 2021. Paling banyak bentuk KBGO yang dilaporkan ialah ancaman penyebaran foto pribadi (malicious distribution).
Jenis kekerasan berbentuk ancaman penyebaran foto pribadi yang dilaporkan berjumlah 322 atau 65,8 persen. Sementara jenis konten ilegal 9,4 persen 91 kasus, pencemaran nama baik 46 kasus, memperdaya 17 kasus, penguntitan 7 kasus dan pelecehan 4 kasus.
Koordinator Pelayanan Hukum LBH Apik Jakarta, Uli Pangaribuan kemudian menceritakan satu aduan terkait kasus KBGO yang menimpa Neptunus (31), perempuan asal Tangerang.
Neptunus berkenalan dengan pelaku (41) melalui aplikasi Camfrog pada 2019. Setelah beberapa lama menjalankan komunikasi secara intens, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berpacaran.
"Pelaku tinggal di Padang, sementara Neptunus di Tangerang," kata Uli dalam konferensi pers Catatan Tahunan LBH Apik Jakarta 2021 yang disiarkan melalui YouTube LBH Apik Jakarta, Jumat (10/12/2021).
Dalam satu kesempatan, pelaku meminta Neptunus untuk membuka baju dan memperlihatkan kemaluannya melalui aplikasi webcam. Neptunus sempat bertanya apakah pelaku akan merekamannya, pelaku menjawab tidak.
Akan tetapi pelaku malah berbohong. Rekamannya itu dilakukan tanpa seizin Neptunus bahkan digunakan sebagai alat untuk mengancam dan memeras.
2 tahun berikutnya, pelaku meminta uang senilai Rp 5 juta kepada Neptunus. Namun Neptunus hanya bisa memberikan Rp 2 juta.
Tindakan itu dilakukan pelaku secara berulang sampai Neptunus mengalami kerugian mencapai Rp 50 juta.
Baca Juga: Warga Kulon Progo Penyebar Foto Porno Gadis Magetan Akhirnya Diamankan
Meski sudah mendapatkan uang, pelaku tidak menghentikan tindakannya. Ia mengambil alih akun Facebook milik Neptunus dengan password yang sudah diketahuinya untuk menyebarkan video tersebut kepada teman-teman Neptunus.
Laporan Ditolak Polisi
Dengan didampingi LBH Apik Jakarta, Neptunus melaporkan pelaku ke Mabes Polri karena posisi pelaku yang berada di Padang, Sumatera Barat. Tetapi pihak kepolisian malah menolak pelaporan tersebut.
"Mabes Polri menolak laporan dengan berbagai alasan formil yang menyulitkan, seperti misalnya minimal kerugian Rp 25 miliar rupiah dan korban atau tersangka merupakan publik figur atau pejabat negara," ujarnya.
Akhirnya Neptunus melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya menggunakan Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 4 UU ITE. Laporan Neptunus diterima kemudian dilimpahkan ke Polres Tangerang Selatan.
Berita Terkait
-
LBH Apik Jakarta Terima 1.178 Aduan, Paling Banyak Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online
-
Warga Kulon Progo Penyebar Foto Porno Gadis Magetan Akhirnya Diamankan
-
Nemu Bukti Selingkuhan Istrinya dan Bos, Suami Viralkan Foto dan Video Syur Istri
-
Ganjaran Setimpal Pemuda Denpasar Sebar Foto Syur Pacar, Kini Cuma Bisa Menyesal
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar