Suara.com - Pengamat kebijakan publik yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, turut menyoroti soal data rasio utang atas pendapatan negara.
Lewat sebuah cuitan yang ia unggah di akun Twitternya, Said Didu menyebut bahwa salah satu indikator yang menyebabkan utang negara menjadi ugal-ugalan adalah peningkatan jumlah utang yang sangat besar.
Ia bahkan menyebut peningkatan jumlah tersebut sudah melampaui standard normal.
"Data bicara. Salah satu indikator utang ugal-ugalan adalah peningkatan jumlah utang yg sangat besar yg sdh melampaui standar normal," ujar Said Didu dalam cuitannya dikutip Suara.com, Sabtu (11/12/2021).
Lebih lanjut, Said Didu mengatakan bahwa kondisi tersebut telah berlangsung sejak sebelum pandemi melanda. Ia menegaskan bahwa pandemi hanya mempercepat.
"Ini terjadi sebelum pandemi. Pandemi hanya mempercepat," sambungnya.
Cuitan tersebut ditulis oleh Said Didu untuk menanggapi cuitan akun Awalil Rizky mengenai rasio utang atas pendapatan negara.
Dalam cuitan tersebut dijelaskan tentang dasar peringatan BPK pada pemerintah agar berhati-hati soal utang dan rasionya terhadap pendapatan negara.
"Rasio utang atas pendapatan negara sebesar 368,99% pada tahun 2020 merupakan salah satu indikator kerentanan utang yang menjadi dasar peringatan BPK agar pemerintah berhati-hati. Karena telah melampaui rekomendasi IMF dan IDR," tulisnya.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Perlindungan Data Pribadi Jadi Atensi Serius Pemerintah
Disebutkan pula bahwa rasio tersebut terlihat akan memburuk di tahun 2021 dan 2022.
Rasio itu tampak akan memburuk pada 2021 dan 2022," lanjutnya.
Untuk diketahui, berdasarkan keterangan yang ditulis di akun Twitternya, Awalil Rizky merupakan seorang pembelajar ekonomi yang menyebut dirinya sedang berupaya memberi informasi dan edukasi (literasi).
Ia berpandangan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengetahui kondisi ekonomi negeri.
Menanggapi cuitan-cuitan tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar.
"Wkwk 2019-2020 udah ugal-ugalan ya ngakunya ngutang gara-gara pandemi. Itu buat nolong rakyat atau buat nalangin rugi Jiwasraya, Asabri dll yang total ratusan triliun? Lalu test PCR dibisnisin nggak gratis," komentar salah seorang warganet.
Berita Terkait
-
Simak, Ini 7 Tips Lindungi Data Rahasia di Internet
-
Indonesia Peringkat Ke-5 Dunia Vaksinasi Covid-19 Dosis Penuh Terbanyak
-
Jokowi Perintahkan Menkominfo Bereskan RUU PDP Agar Ada Kepastian Usaha di Sektor Digital
-
Perlindungan Data Pribadi Jadi Perhatian Serius, Jokowi Perintahkan Ini ke Menkominfo
-
Jokowi Tegaskan Perlindungan Data Pribadi Jadi Atensi Serius Pemerintah
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek
-
Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Sebut Sisa Genangan di 3 RT
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK
-
Bertemu Dubes Filipina, Yusril Jajaki Transfer Narapidana dan Bahas Status WNI Tanpa Dokumen
-
Dianggap Menista Salat, Habib Rizieq Minta Netflix Hapus Konten Mens Rea
-
Antisipasi Banjir, Pramono Luncurkan Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta
-
Mengapa KPK Tak Lagi Tampilkan Tersangka Korupsi?