Suara.com - Pengamat kebijakan publik yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, turut menyoroti soal data rasio utang atas pendapatan negara.
Lewat sebuah cuitan yang ia unggah di akun Twitternya, Said Didu menyebut bahwa salah satu indikator yang menyebabkan utang negara menjadi ugal-ugalan adalah peningkatan jumlah utang yang sangat besar.
Ia bahkan menyebut peningkatan jumlah tersebut sudah melampaui standard normal.
"Data bicara. Salah satu indikator utang ugal-ugalan adalah peningkatan jumlah utang yg sangat besar yg sdh melampaui standar normal," ujar Said Didu dalam cuitannya dikutip Suara.com, Sabtu (11/12/2021).
Lebih lanjut, Said Didu mengatakan bahwa kondisi tersebut telah berlangsung sejak sebelum pandemi melanda. Ia menegaskan bahwa pandemi hanya mempercepat.
"Ini terjadi sebelum pandemi. Pandemi hanya mempercepat," sambungnya.
Cuitan tersebut ditulis oleh Said Didu untuk menanggapi cuitan akun Awalil Rizky mengenai rasio utang atas pendapatan negara.
Dalam cuitan tersebut dijelaskan tentang dasar peringatan BPK pada pemerintah agar berhati-hati soal utang dan rasionya terhadap pendapatan negara.
"Rasio utang atas pendapatan negara sebesar 368,99% pada tahun 2020 merupakan salah satu indikator kerentanan utang yang menjadi dasar peringatan BPK agar pemerintah berhati-hati. Karena telah melampaui rekomendasi IMF dan IDR," tulisnya.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Perlindungan Data Pribadi Jadi Atensi Serius Pemerintah
Disebutkan pula bahwa rasio tersebut terlihat akan memburuk di tahun 2021 dan 2022.
Rasio itu tampak akan memburuk pada 2021 dan 2022," lanjutnya.
Untuk diketahui, berdasarkan keterangan yang ditulis di akun Twitternya, Awalil Rizky merupakan seorang pembelajar ekonomi yang menyebut dirinya sedang berupaya memberi informasi dan edukasi (literasi).
Ia berpandangan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengetahui kondisi ekonomi negeri.
Menanggapi cuitan-cuitan tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar.
"Wkwk 2019-2020 udah ugal-ugalan ya ngakunya ngutang gara-gara pandemi. Itu buat nolong rakyat atau buat nalangin rugi Jiwasraya, Asabri dll yang total ratusan triliun? Lalu test PCR dibisnisin nggak gratis," komentar salah seorang warganet.
Berita Terkait
-
Simak, Ini 7 Tips Lindungi Data Rahasia di Internet
-
Indonesia Peringkat Ke-5 Dunia Vaksinasi Covid-19 Dosis Penuh Terbanyak
-
Jokowi Perintahkan Menkominfo Bereskan RUU PDP Agar Ada Kepastian Usaha di Sektor Digital
-
Perlindungan Data Pribadi Jadi Perhatian Serius, Jokowi Perintahkan Ini ke Menkominfo
-
Jokowi Tegaskan Perlindungan Data Pribadi Jadi Atensi Serius Pemerintah
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'