Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mempercepat program vaksinasi Covid-19. Ajakan ini mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia/MUI.
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis menyampaikan dukungannya terhadap ajakan itu, bahkan dia mengklaim sejak awal MUI telah berkomitmen mendukung program vaksinasi untuk melindungi warga. Karena MUI menempatkan diri dalam perkhidmatannya sebagai pelayan ummat.
"Kami sudah mendukung karena itu kewajiban kami untuk melindungi diri manusia," kata Cholil Nafis dalam keterangan persnya, Rabu (15/12/2021).
Dukungan yang telah dilakukan MUI yaitu dengan mengeluarkan 12 fatwa dalam merespon persoalan umat terkait situasi pandemi Covid-19, termasuk didalamnya imbauan dan ajakan terhadap masyarakat untuk segera mengikuti vaksinasi.
"Kami telah mengeluarkan 12 fatwa untuk mencegah penyebaran Covid dan bermuamalah saat pandemi Covid-19. Termasuk fatwa untuk mengajak ummat Islam untuk melakukan vaksinasi," terangnya.
Sebelumnya, Mendagri menyampaikan bahwa keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dipandang penting sebagai mitra strategis dalam suksesi vaksinasi untuk masyarakat.
“Mohon dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda mendukung program ini,” kata Tito dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Selasa (14/12).
Tito menjelaskan bahwa penetapan target bukan sebatas pada angka atau kuantitas ketercapaian. Namun menurutnya sebagai ikhtiar dalam melindungi masyarakat agar segera terbentuk kekebalan kelompok.
Hal ini juga dilakukan untuk mendukung indikator pengendalian pandemi yang kian membaik. Seperti menurunnya positivity rate dan rendahnya fatality rate atau kematian yang disebabkan terinfeksi Covid-19.
Baca Juga: Sebut ada Kejanggalan dalam Persidangan, Jemaah Ahmadiyah Menduga Hakim Langgar Kode Etik
“Ini penting untuk proteksi masyarakat kita, meskipun angka-angka rendah (angka kasus positif), tapi kita tidak boleh lengah,” ujarnya.
Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu melibatkan dan bekerja sama dengan stakeholder lain, agar cakupan vaksinasi kian meluas. Dia meminta semua pemda provinsi, kabupaten dan kota bergerak. “Kemudian juga teman-teman dari Polri/TNI, Binda, Kejaksaan, siapapun juga, BUMN,” katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
Terkini
-
Jangan Mimpi Punya Generasi Emas, FKBI Soroti Ironi Negara Raup Rp2,23 Triliun dari Perokok Anak
-
Bukan Tenggelam! Bercak Darah Buktikan 3 Polisi Katingan Dihabisi Sebelum Dibuang ke Sungai
-
Kunjungan Prabowo dan PM India Narendra Modi, Operasional Candi Prambanan Disesuaikan
-
Mengapa Banjir Pesisir kini Semakin Sering Terjadi? Penelitian Ungkap Imbas Krisis Iklim
-
Pemprov DKI Respons Usulan Kenaikan Tarif Transjakarta, Fokus pada Rute Bandara
-
Penugasan Presiden ke Ketua MPR Dipertanyakan, Mekanisme Ketatanegaraan jadi Sorotan
-
Bedah Buku Presiden Solusi, Abdul Mu'ti Ajak Publik Jangan Cuma Melihat Kekurangan Prabowo
-
Isu PHK 1.250 Karyawan Mereda, Said Iqbal Batalkan Demo ke Kantor ByteDance Indonesia
-
DPR Mulai Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2025, Fraksi Sampaikan Sikap
-
Siap Hadapi Darurat Perairan, Tim ERT NHM Kini Kantongi Lisensi Diving Profesional