Suara.com - Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan tidak ada calon presiden atau wakil presiden dari PBNU pada Pemilu 2024 mendatang.
"Saya tidak mau ada calon presiden dan wakil presiden dari PBNU," kata Gus Yahya di Jakarta, Minggu (19/12/2021).
Untuk diketahui, Gus Yahya merupakan salah seorang kandidat kuat sebagai ketua umum PBNU pada Muktamar NU ke-34 di Lampung, 22-23 Desember 2021.
"Mari istrahat dulu, mari sembuhkan dulu luka-luka dan mengutuhkan kembali polarisasi yang sudah terjadi," ucapnya.
Dia menegaskan yang perlu dilakukan saat ini adalah mengembalikan marwah NU dengan cita-cita peradaban yang mulia bagi seluruh umat manusia.
"Salah satu cara memperjuangkan adalah kemaslahatan Indonesia," katanya.
Gus Yahya tidak menyangkal jika ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan PBNU untuk kepentingan pribadi hingga kepentingan politik.
"Mari kita gunakan cara berpikir Gus Dur dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Beliau tidak pernah peduli dengan kepentingan sendiri atau kelompok," kata Gus Yahya menegaskan.
Namun, ia menegaskan tidak berprasangka negatif terhadap berbagai macam kepentingan itu, karena bagi dia hal yang wajar.
Baca Juga: Mantap Maju Calon Ketum PBNU, Gus Yahya Beberkan Alasannya
"Setiap orang punya kepentingan, tetapi bagaimana saya ajak untuk mengejar kepentingan masing-masing melalui cara untuk membawa maslahat untuk semua orang," jelas Gus Yahya.
Menurut dia, perlu dilakukan adalah mencari cara agar berbagai macam kepentingan itu dapat terlayani dan di sisi lain, kemuliaan yang di cita-citakan juga tercapai dan terlayani dengan baik.
Gus Yahya menyebut salah satu alasannya maju sebagai ketua umum PBNU untuk menghidupkan kembali idealisme, visi, dan cita-cita KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
"Alasan mencalonkan sebagai ketua umum PBNU merupakan momentum sangat tepat untuk menghadirkan kembali Gus Dur," ungkapnya.
Kata dia, idealisme, visi dan cita-cita Gus Dur masih relevan sampai sekarang. Secara sosiologis dia melihat hal itu masih akan relevan hingga puluhan tahun akan datang.
Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 dijadwalkan pada 22-23 Desember 2021 di Lampung. Dua kandidat yang diperkirakan berkompetisi yakni Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Ketua Umum PBNU saat ini KH Said Aqil Siroj.
Berita Terkait
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Alarm Demoralisasi Jaksa: PAM SDO Kejagung Diminta Tak Asal 'Sikat' Tanpa Bukti
-
Pakar Sebut Parpol Pamer Kesetiaan ke Prabowo Cuma Kedok: Haus Kekuasaan Demi Modal Finansial
-
Misteri 'Kamar Khusus' dan Keterlibatan Pendukung Ashari dalam Kasus Kekerasan Seksual Santri Pati
-
Cuaca Buruk Hantui Piala Dunia 2026: Panas Terik, Badai Petir Hingga Kualitas Udara Buruk
-
Skakmat Rocky Gerung, Jaksa Ungkap Nadiem Sengaja 'Tutup Telinga' ke Dirjen demi Gol-kan ChromeOS
-
Balas Rocky Gerung Soal Grup WhatsApp Nadiem, Jaksa: Apa Tak Ada Orang Pintar di Kemendikbudristek?
-
Modus Adonan Tepung, WNA India Sembunyikan Emas Rp700 Juta di Celana Dalam
-
Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka
-
Sebut White Collar Crime, Jaksa Heran Harta Nadiem Naik Rp4,8 T Saat GoTo Rugi
-
Soroti Kematian Anak dan Warga Sipil di Dogiyai, Mahasiswa Papua Ajukan 19 Tuntutan ke Pemerintah