Suara.com - Pemerintah negara bagian Australia Barat mendesak agar Pemerintah Federal Australia segera bertindak untuk menghentikan perahu asal Indonesia, yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairannya.
Rekaman terbaru yang diperoleh ABC menunjukkan nelayan asal Indonesia kembali mendekati Taman Nasional Laut Rowley Shoals Marine Park.
Nelayan asal Indonesia tetap datang meski sebelumnya Australia telah mengambil tindakan tegas dengan membakar tiga perahu asal Indonesia dan semua hasil tangkapan ikan disita, awal November lalu.
Kegiatan pencarian teripang di taman nasional laut ini juga sudah pernah dilaporkan pada bulan Oktober lalu.
Dari rekaman terbaru yang diambil oleh sebuah kapal sewaan di akhir November menunjukkan nelayan Indonesia tersenyum dan melambaikan tangan ke arah kamera.
Menteri Perikanan Australia Barat, Don Punch mengatakan tindakan para nelayan asal Indonesia tersebut "sudah keterlaluan".
"Ini adalah masalah serius, dan memiliki dampak besar terhadap ekologi kelautan di kawasan Rowley Shoals dan juga terhadap kapal sewaan yang membawa turis yang beroperasi di sana," katanya.
"Masalah ini sudah kami sampaikan ke Pemerintah Federal dan saya sudah mengadakan pembicaraan dengan Menteri Dalam Negeri Karen Andrews."
"Namun sayangnya, ini masih terjadi dan kita memerlukan Pemerintah Federal untuk meningkatkan upaya dalam menghentikan semua ini."
Baca Juga: 166 Kapal Pencuri Ikan Ditangkap Sepanjang 2021, Berasal Dari Vietnam Hingga Malaysia
Jumlahnya semakin meningkat
Data Pemerintah Australia menunjukkan jumlah kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perairannya semakin meningkat.
Dalam tahun keuangan 2021 (dimulai 1 Juli 2020-30 Juni 2021) tercatat ada 231 kapal yang kepergok melakukan aktivitas ilegal di wilayah perairan Australia Barat, 29 di antaranya disita dan dibakar.
Sementara di tahun keuangan sebelumnya, yakni periode 2019-2020, hanya ada empat kapal.
Situasi ini semakin kompleks karena banyaknya badan pemerintahan yang terlibat.
Kawasan Rowley Shoals masuk dalam wilayah taman laut di bawah Pemerintah Australia Barat, namun tugas patroli mengawasi kapal asing menjadi tanggung jawab Australian Border Force (ABF) yang berada di bawah pimpinan Pemerintah Federal yang berbasis di Canberra.
Industri perikanan setempat mengkhawatirkan pencarian ikan ilegal akan meningkat selama beberapa bulan ke depan, seiring dengan masuknya musim hujan.
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
Terkini
-
Rekrutmen TNI AD Bintara dan Tamtama 2025, Lulusan SMA/SMK Merapat! Cek Syarat dan Jadwal di Sini
-
Cek Kesehatan Gratis Sudah Menjangkau Hampir 30 Juta Penerima Manfaat
-
Wamenkum Peringatkan DPR: Semua Tahanan Bisa Bebas Jika RUU KUHAP Tak Segera Disahkan
-
Ogah Batasi, Komdigi Klaim Tak Masalah Warga Punya Banyak Akun Medsos, Asalkan...
-
Ancaman Serius dari DPR, Distributor Pupuk Subsidi Bermasalah Siap-siap Dicabut Izin!
-
Kritik Pedas Rocky Gerung Respons Reshuffle Prabowo: Cuma 'Dikocok Ulang', Hasilnya Sama Saja
-
MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Begini Reaksi Golkar
-
Terkuak! Kejagung Ogah Kasih Keterangan Soal Pemeriksaan Anak Jusuf Hamka karena Ini
-
Sertijab ke KSP Baru M Qodari, AM Putranto Banjir Air Mata: Saya Tentara tapi Bisa Nangis juga
-
Diminta DPR Tambah Bansos Sembako, Menkeu Purbaya Langsung Sanggupi: APBN Cukup!