Suara.com - Masyarakat mengeluhkan pelayanan publik yang memiliki pesyaratan berbelit. Masalah itu juga yang mayoritas diminta masyarakat untuk diperbaiki dari pelayanan publik, sebagaimana hasil survei terbaru yang dirilis Populi Center.
Berdasarkan hasil survei yang mulai tanggal 1-9 Desember 2021, peneliti Populi Center, Nurul Fatin Afifah memaparkan ada sebanyak 11,4 persen masyarakat yang menilai bahwa persyaratan berbelit menjadi masalah pokok dari pelayanan publik sejauh.
"Disusul waktu pelayanan yang lambat sebesar 11,3 persen, kurang transparan sebesar 9,7 persen, dan birokrasi yang berbelit sebesar 9,3 persen," kata Nurul secara daring, Senin (20/12/2021).
Sementara kategori lain mendapat angka di bawah 9 persen, antara lain, sarana-prasarana yang tidak memadai 8,6 persen, pelayanan tidak sesuai dengan seharusnya 6,2 persen, pungutan liar 4,8 persen, ketidakjelasan prosedur 3,8 persen, tidak responsif 3,6 persen, kompetensi sumber daya manusia rendah 3,0 persen, pelayanan kurang ramah 2,7 persen.
Sedangkan yang menjawab kategori lainnya seperti pelayanan publik sudah baik, minimnya informasi, bantuan tidak merata, dll sebanyak 5,1 persen.
"Adapun yang menjawab tidak tahu/tidak jawab sebesar 12,3 persen," ujar Nurul.
Di sisi lain, Populi Center turut mensurvei secara umum, seberapa puas atau tidak puaskah masyarakat dengan pelayanan publik sejauh ini.
Hasilnya, mayoritas masyarakat menilai puas terhadap pelayanan publik sejauh ini dengan 72 persen. Dengan rincian menjawab sangat puas 7,4 persen dan menjawab puas 64,6 persen.
Sedangkan yang menilai tidak puas atas pelayanan publik sejauh ini sebesar 24,6 persen (tidak puas 22,8 persen, sangat tidak puas 1,8 persen).
Baca Juga: Pria Pungli Sopir Angkot di Sumut Ditangkap, Ini Tampangnya
"Adapun masyarakat yang menjawab biasa saja sebesar 2,4 persen, dan yang menjawab tidak tahu/tidak jawab sebesar 0,9 persen," ujar Nurul.
Diketahui, responden dalam proses survei dipilih secara acak dari populasi pemilih yakni penduduk berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dari basis data populasi survei Populi Center sejak tahun 2013-2021.
Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling) dari kerangka sampling yang dimiliki Populi Center. Pengacakan responden dilakukan pada tingkat provinsi.
Adapun Margin of error pada survei ini sebesar ±2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan dengan menggunakan pendanaan internal.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
Terkini
-
Grebek Jaringan Online Scam, Otoritas Myanmar Tangkap 48 WNI
-
Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa Kasus Korupsi Jalan, ICW Curiga KPK Masuk Angin
-
Kontroversi 41 Dapur MBG Milik Anak Pejabat di Makassar, Begini Respons Pimpinan BGN
-
Buntut Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM, Ratusan Pati Lain Menyusul?
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun