Suara.com - Hasil survei lembaga Charta Politika Indonesia menunjukan sebanyak 26,7 persen responden memilih institusi Polri sebagai lembaga yang paling baik kinerjanya ketimbang lembaga hukum lainnya.
Meski kerap mendapatkan kritikan, namun menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, hal tersebut bisa juga disebabkan adanya perspektif lain dari responden.
Dalam hasil surveinya, institusi Polri menjadi lembaga yang paling banyak dipilih oleh responden karena kinerjanya dianggap paling baik. Padahal, seperti yang diketahui oleh masyarakat, Polri kerap menjadi sorotan publik karena penanganan kasus ataupun keterlibatan personelnya dalam suatu masalah.
Tetapi menurut Yunarto, banyak responden yang memilih Polri ketimbang lembaga hukum lainnya juga karena perspektif kedekatan. Polri dianggap sebagai institusi yang keberadaannya lebih dekat dengan masyarakat.
"Sehingga selalu ada dua kacamata terkait dengan polling pada saat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah, dia akan dinilai secara positif, tapi ketika kemudian melakukan penyalahgunaan dia langsung kemudian paling disorot," kata Yunarto saat memaparkan hasil survei melalui Zoom, Senin (20/12/2021).
Sementara untuk posisi kedua ditempati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipilih oleh 25,6 persen. Kemudian untuk yang ketiga ditempati Mahkamah Konstitusi (MK) dengan 10,7 persen responden.
Di bawah MK, ada Kejaksaan Agung yang dipilih oleh 8,5 persen responden, dan Mahkamah Agung (MA) dengan 6,9 persen responden.
Pada survei kali ini sebanyak 21,7 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Survei digelar pada periode 29 November hingga 6 Desember 2021. Sebanyak 1.200 orang mengikuti survei tersebut sebagai responden.
Metode wawancara yang dilakukan ialah secara tatap muka. Sementara untuk mencari hasil survei dilakukan dengan metode pemilihan sampel secara acak.
Baca Juga: Sempat Anjlok, Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf Kini Capai 70 Persen
Ambang batas kesalahan pada survei mencapai 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
Terkini
-
Cak Imin Dorong Sekolah Umum Terapkan Pola Pendidikan Sekolah Rakyat: Ini Alasannya!
-
Warga Manggarai Tak Sabar Tunggu Proyek LRT Fase 1B Rampung, Macet Dianggap Sementara
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol