Suara.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta pihak-pihak terkait melakukan langkah pencegahan, mulai dari pelarangan atau pembubaran kegiatan lain di luar aktivitas di area pengungsian.
Permintaan itu adalah buntut dari hebohnya proses syuting sinetron di lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Semeru.
Menurut Yandri, BNPB maupun BPND sebagai pihak yang berwenang terkait masalah penanganan bencana dapat melakukan mitigasi pemanfaatan tempat pengungsian untuk kepentingan pihak tertentu.
"Ya semua pihak harus ikut mengawasi semua kegiatan yang tak patut dilaksanakan di area pengungsian harusnya dilarang dan dibubarkan bila masih nekat," kata Yandri kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).
Yandri menilai sangat tidak layak proses syuting adegan sinetron dilakukan di lokasi pengungsian korban terdampak erupsi Gunung Semeru.
Diketahui sinetron Yang dimaksud, yakni 'Terpaksa Menikahi Tuan Muda'. Kekinian sinetron itu terancam diboikot publik, akibat proses syuting yang dinilai tidak pantas.
"Sangat tidak layak dan nggak manusiawi," kata Yandri kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid mengaku sangat menyesalkan adanya proses syuting sinetron di area pengungsian.
Hidayat berujar seharusnya aktris maupun kru membantu para korban, bukan justru menambah duka warga dengan hilangnya kepekaan dan solidaritas serta kesetiakawanan sosial.
Baca Juga: Syuting Sinetron Di Pengungsian Erupsi Semeru Dinilai Tak Manusiawi, DPR: Wajar Diboikot
Karena itu ia menganggap wajar adanya seruam boikot atas sinetron 'Terpaksa Menikahi Tuan Muda'.
"Wajar bila warga setempat memboikot, bahkan bila boikot meluaspun juga bisa dimengerti dengan meluasnya simpati dan bantuan warga untuk para korban erupsi Gunung Semeru," kata Hidayat.
Dikethaui, setelah video proses syuting yang dilakukan di lokasi pengungsian korban terdampak erupsi Semeru viral, kini publik tuntut boikot sinetron 'Terpaksa Menikahi Tuan Muda'.
Hal ini dinyatakan dalam unggahan akun Instagram @lumajang.ku pada Rabu (22/12/2021).
Pada unggahan tersebut, terlihat pengumuman yang menyatakan bahwa warga Lumajang (terdampak erupsi Semeru) melakukan boikot pada Sinotron Terpaksa Menikahi Tuan Muda (TMTM).
"Lumajang masih dalam suasana berkabung, mayat-mayat saudara kita yang terkubur material Semeru masih dalam harapan bisa ditemukan," tulis boikot tersebut.
Berita Terkait
-
Viral! Lokasi Pengungsian Erupsi Gunung Semeru Jadi Tempat Syuting Film, Warganet: Boikot!
-
Syuting Sinetron Di Pengungsian Erupsi Semeru Dinilai Tak Manusiawi, DPR: Wajar Diboikot
-
Heboh Herry Wirawan Perkosa Santri, Yandri Nilai Hukuman Kebiri Saja Tak Cukup
-
Geger Herry Wirawan Perkosa Santri Di Bandung, Yandri: Hukuman Kebiri Saja Tak Cukup!
-
Darurat Erupsi Gunung Semeru, Sejumlah Gedung Sekolah Disiapkan Jadi Lokasi Pengungsian
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji