Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS, Bukhori mengatakan, proses syuting sinteron di pengungsian korban erupsi Gunung Semeru merupakan hal yang sangat tidak etis. Ia menganggap hal itu sebagai bentuk eksploitasi bencana.
Bukhori menilai proses syuting sangat tidak tepat dilakukan di tengah masyarakat yang sedang berkabung. Di mana mereka masih merasakan duka mendalam akibat kehilangan sanak keluarga akibat erupsi.
"Karena itu penyutingan sebuah sinetron yang tidak mencerminkan empati terhadap korban dan solusi bagi korban merupakan tindakan yang tidak tepat bahkan bisa disebut eksploitasi bencana untuk kepentingan materil semata," kata Bukhori kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).
Bukhori mengimbau agar seluruh pihak dapat menempatkam empati sebagai hal utama dalam sebuah bencana.
"Sudah sepatutnya kita semua berempati sekurang-kurangnga terhadap semua korban bencana khususnya di Lumajang akibat erupsi Gunung Semeru," ujar Bukhori.
Bubarkan Aktivitas Tak Berkepentingan di Lokasi Pengungsian
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta pihak-pihak terkait melakukan langkah pencegahan, mulai dari pelarangan atau pembubaran kegiatan lain di luar aktivitas di area pengungsian.
Permintaan itu buntut dari adanya proses syuting sinetron di pengungsian korban erupsi Gunung Semeru.
Menurut Yandri, BNPB maupun BPND sebagai pihak yang berwenang terkait masalah penanganan bencana, dapat melakukan mitigasi pemanfaatan tempat pengungsian untuk kepentingan pihak tertentu.
Baca Juga: Dikecam Syuting di Pengungsian Bencana Semeru, Rebecca Tamara Minta Maaf
"Ya semua pihak harus ikut mengawasi semua kegiatan yang tak patut dilaksanakan di area pengungsian harusnya dilarang dan dibubarkan bila masih nekat," kata Yandri kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).
Yandri menilai sangat tidak layak proses syuting adegan sinetron dilakukan di lokasi pengungsian Semeru.
Diketahui sinetron yang dimaksud, yakni 'Terpaksa Menikahi Anak Muda'. Kekinian sinetron itu terancam diboikot publik, akibat proses syuting yang dinilai tidak pantas.
"Sangat tidak layak dan enggak manusiawi," kata Yandri kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).
Berita Terkait
-
Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda Syuting di Erupsi Semeru, Rebecca: Saya Minta Maaf
-
Semalam Gunung Semeru Erupsi Lagi, Dilarang Lakukan Aktivitas di Radius 13 Km
-
Klarifikasi Sinetron ANTV Usai Dikecam Syuting di Pengungsian Semeru
-
Syuting di Lokasi Bencana Semeru, Sinetron ANTV Dianggap Tak Punya Empati
-
PDI Perjuangan Klaim Baliho Puan di Desa Terdampak Semeru: Mohon Dilihat Maksudnya
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Gubernur Pramono Targetkan PAM Jaya IPO di 2027 dan Layani 100 Persen Warga pada 2029
-
Polda Hentikan Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru, Keluarga Protes Alasan Polisi
-
Pria di Depok Tewas Ditusuk Saat Tertidur Pulas, Pelaku Teriak 'Gua Orang Lampung'
-
Integrasi Transportasi Terhambat, Pemprov DKI Sebut Pemda Depok dan Bekasi Tak Punya Anggaran
-
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama dalam Materi 'Mens Rea'
-
Sedia Payung! Jakarta Bakal Diguyur Hujan Merata Hari Ini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati