Suara.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite dilakukan bertahap.
Permintaan tersebut disampaikan untuk mencegah terjadinya gejolak di masyarakat.
"Premium dan pertalite itu khususnya premium itu perlu dilakukan penghapusan secara progresif. Jadi bertahap tidak sekaligus supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat," kata Eddy kepada wartawan, Jumat (24/12/2021).
Sebelumnya, Komisi VII mendukung rencana pemerintah melalui Pertamina atas penghapusan premium dan pertalite. Eddy berujar, sejak awal Komisi VII juga sudah membahas tentang program penghapusan tersebut.
"Memang penggunaan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi itu merupakan sebuah keniscayaan. Karena, satu memang para produsen mobil sudah juga menggunakan bahan bakar oktan lebih tinggi sehingga tidak lagi menggunakan bahan bakar premium," ujar Eddy.
Eddy kemudian menyorot sejumlah wilayah yang secara bertahap sudah lebih dulu menghilangkan premium. Berkaca dari daerah-daerah tersebut, Eddy melihat tidak ada gejolak.
Eddy juga meyakini, penghapusan secara bertahap menjadi solusi.
"Kita sudah melihat di beberapa tempat baik itu di Jawa maupun Sumatra, kota-kota dan kabupaten tertentu tidak memiliki premium lagi dan ternyata tidak ada gejolak," katanya.
Untuk diketahui, bahan bakar jenis pertalite dan premium dipastikan akan segera sulit ditemukan di sejumlah SPBU.
Baca Juga: BBM Jenis Premium dan Pertalite Bakal Dihapus, Ini Alasan Pemerintah
Kenaikan menyusul usaha pemerintah yang mengklaim ingin memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan, yakni menggunakan BBM RON tinggi. Untuk informasi, RON pertalite adalah 90 dan premuim berada di nilai 88.
Dengan alasan ini, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan dan menggantikan pertalite dengan BBM dengan kualitas lebih baik.
"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih dalam keterangannya pada Kamis (23/12/2021).
Ia menyebut, proses shifting Pertalite ke Pertamax sudah masuk dalam bahasan berbagai pihak guna tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Sehingga kita juga mencermati volume Pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat," kata Soerja.
Berita Terkait
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
Terkini
-
Ritual Ganjil Suami di Kendari: Usai Injak Istri hingga Tewas, Jasad Korban Dimandikan dan Disisir
-
Gudang Limbah Membara di Cikarang, Api Sambar Pemukiman dan Truk
-
Presiden Prabowo: Cahaya Kebijaksanaan Waisak Jadi Fondasi Karakter dan Persatuan Bangsa
-
Cikeas Penuh Karangan Bunga, Para Tokoh Beri Penghormatan Terakhir untuk Ryamizard Ryacudu
-
12 Unit Damkar Berjibaku Jinakkan Kebakaran Gudang Limbah di Rawajulang
-
Remaja Pembunuh Gadis 12 Tahun di Makassar Dijerat Pasal Berlapis, Ibu Korban Desak Hukuman Mati
-
Uang Tunai Rp65 Juta Jadi Abu, Tabungan Lansia di Blora Ludes akibat Kebakaran Rumah
-
Presiden Prabowo Berduka atas Kepergian Jenderal Ryamizard Ryacudu
-
Remaja Putri Tewas Terjebak Saat Api Mengamuk di Bengkel Cikupa
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend