Suara.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite dilakukan bertahap.
Permintaan tersebut disampaikan untuk mencegah terjadinya gejolak di masyarakat.
"Premium dan pertalite itu khususnya premium itu perlu dilakukan penghapusan secara progresif. Jadi bertahap tidak sekaligus supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat," kata Eddy kepada wartawan, Jumat (24/12/2021).
Sebelumnya, Komisi VII mendukung rencana pemerintah melalui Pertamina atas penghapusan premium dan pertalite. Eddy berujar, sejak awal Komisi VII juga sudah membahas tentang program penghapusan tersebut.
"Memang penggunaan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi itu merupakan sebuah keniscayaan. Karena, satu memang para produsen mobil sudah juga menggunakan bahan bakar oktan lebih tinggi sehingga tidak lagi menggunakan bahan bakar premium," ujar Eddy.
Eddy kemudian menyorot sejumlah wilayah yang secara bertahap sudah lebih dulu menghilangkan premium. Berkaca dari daerah-daerah tersebut, Eddy melihat tidak ada gejolak.
Eddy juga meyakini, penghapusan secara bertahap menjadi solusi.
"Kita sudah melihat di beberapa tempat baik itu di Jawa maupun Sumatra, kota-kota dan kabupaten tertentu tidak memiliki premium lagi dan ternyata tidak ada gejolak," katanya.
Untuk diketahui, bahan bakar jenis pertalite dan premium dipastikan akan segera sulit ditemukan di sejumlah SPBU.
Baca Juga: BBM Jenis Premium dan Pertalite Bakal Dihapus, Ini Alasan Pemerintah
Kenaikan menyusul usaha pemerintah yang mengklaim ingin memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan, yakni menggunakan BBM RON tinggi. Untuk informasi, RON pertalite adalah 90 dan premuim berada di nilai 88.
Dengan alasan ini, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan dan menggantikan pertalite dengan BBM dengan kualitas lebih baik.
"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih dalam keterangannya pada Kamis (23/12/2021).
Ia menyebut, proses shifting Pertalite ke Pertamax sudah masuk dalam bahasan berbagai pihak guna tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Sehingga kita juga mencermati volume Pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat," kata Soerja.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
Terkini
-
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi Dana Umat Baznas
-
Pastikan Keamanan Jalur Mudik Nataru, Kapolri: Tol Dipantau 24 Jam, Rekayasa Lalin Disiapkan
-
Pengakuan Jaksa Tri yang Kabur dari OTT KPK: Saya Ketakutan, Dikira Bukan Petugas
-
Dibubarkan Sebelum Diskusi Dimulai, Buku Reset Indonesia Dianggap Ancaman?
-
Jalankan Instruksi Prabowo, Mendagri Tito Mulai Bangun Huntap Korban Bencana Sumatra
-
Mahfud MD Bongkar Borok Polri: Masuk Akpol Pakai Jatah, Mau Jadi Brigjen Mesti Bayar?
-
Jakarta 'Puasa' Kembang Api Tahun Baru 2026, Solidaritas Bencana Sumatra Jadi Alasan Utama
-
Polda Metro Gulung Jaringan Narkoba Jelang Tutup Tahun: 2054 Tersangka Diciduk, 387 Kg Barbuk Disita
-
Tanpa Kembang Api, Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta Jadi Malam Galang Dana Bencana Sumatra
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah