Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Komandan Lapangan Moto GP Mandalika 2022.
Gelaran balap motor kelas dunia tersebut rencananya akan digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 18 Maret 2022.
Kabar tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno melalui akun Instagramnya. Sembari memajang foto bersama, Sandiaga menyebut, Hadi baru saja mendapatkan amanah tersebut langsung dari Jokowi.
"Sore tadi saya bertemu dengan Bapak Marsekal TNI (Purn) @hadi.tjahjanto yang baru saja ditunjuk oleh Presiden @jokowi untuk menjadi Komandan Lapangan Moto GP Mandalika 2020," kata Sandiaga dikutip dari akun resminya @sandiuno pada Jumat (24/12/2021).
Sandiaga melakukan pertemuan dengan Hadi untuk membicarakan persiapan gelaran Moto GP 2022. Setidaknya masih ada waktu tiga bulan bagi kedua belah pihak untuk saling berkoordinasi menyiapkan perhelatan balap motor internasional yang pertama kali diadakan di Indonesia.
Menurut Sandiaga, Moto GP Mandalika 2022 bisa turut merangsang kebangkitan ekonomi Tanah Air. Karena itu penting menurutnya persiapan yang matang termasuk kerjasama seluruh pihak supaya lapangan pekerjaan juga tercipta di dalam persiapan tersebut.
"Dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, kami bersepakat untuk terus berkoordinasi, mengevaluasi dan menyelesaikan setiap tahap persiapan yang ada agar tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu," ujarnya.
Untuk diketahui, Hadi telah purna tugas dari jabatannya sebagai Panglima TNI pada November 2021 lalu. Posisinya digantikan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa.
Sebelumnya, sempat berembus isu kalau Hadi akan bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju melalui proses reshuffle. Namun kabar itu ditepis halus oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Baca Juga: Bos Yamaha Punya Niatan Pensiun dari MotoGP, Ternyata Ini Alasannya
"Itu tunggu saja waktunya. Kita belum bisa memberikan apa jawaban," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/11/2021).
Moeldoko menuturkan, saat pensiun dari jabatan Panglima TNI, tidak harus mendapatkan jabatan baru. Hal tersebut diungkapkannya lantaran pernah menjabat sebagai Panglima TNI.
Ia menceritakan ketika itu saat masa purnabakti, ia tidak memiliki jabatan apa pun selama 2,5 tahun. Namun waktu tersebut ia gunakan bersama keluarga.
"Seperti saya dulu dua setengah tahun waktu istirahat dan itu cukup nyaman bagi siapapun setelah bertugas, setelah mengemban tugas saya kemarin 35 tahun, punya kesempatan 2,5 tahun betul-betul sangat berarti bagi keluarga dan saya sendiri apa menikmati waktu yang ada," kata Moeldoko.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
Terkini
-
Dibubarkan Sebelum Diskusi Dimulai, Buku Reset Indonesia Dianggap Ancaman?
-
Jalankan Instruksi Prabowo, Mendagri Tito Mulai Bangun Huntap Korban Bencana Sumatra
-
Mahfud MD Bongkar Borok Polri: Masuk Akpol Pakai Jatah, Mau Jadi Brigjen Mesti Bayar?
-
Jakarta 'Puasa' Kembang Api Tahun Baru 2026, Solidaritas Bencana Sumatra Jadi Alasan Utama
-
Polda Metro Gulung Jaringan Narkoba Jelang Tutup Tahun: 2054 Tersangka Diciduk, 387 Kg Barbuk Disita
-
Tanpa Kembang Api, Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta Jadi Malam Galang Dana Bencana Sumatra
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
-
Hari Ibu 2025, Menteri PPPA Serukan Nol Toleransi Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan
-
Tuntaskan 73 Perkara, KPK Ungkit Amnesti Hasto Kristiyanto dan Rehabilitasi Ira Puspadewi
-
Diburu KPK, Kasi Datun Kejari HSU Akhirnya Menyerahkan Diri ke Kejati Kalsel