Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengantongi sejumlah bukti adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) terhadap warga di Desa Natumingka, Kabupaten Toba dan Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut).
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, bukti itu didapat setelah melakukan peninjauan di dua desa tersebut.
"Untuk kasus dugaan pelanggaran HAM oleh PT TPL dan berbagai peristiwa yang menyertai, telah melakukan peninjauan lokasi, mengambil beberapa keterangan dan merekam berbagai bukti," kata Anam dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (30/12/2021).
Menurut Anam, peninjauan yang dilakukan tim pemantauan dan penyelidikan merupakan tindak lanjut laporan yang diterima Komnas HAM.
"Ini adalah proses awal dari rencana pemantauan dan penyelidikan dari berbagai peristiwa dugaan pelanggran HAM yang terjadi di kabupaten di sekitar Danau Toba," katanya.
Anam mengungkapkan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Komnas HAM telah banyak menerima aduan dari masyarakat kawasan di Danau Toba terkait keberadaan PT TPL.
"Tim Pemantauan dan Penyelidikan ini juga berproses melakukan pendalaman terkait berbagai aduan ke Komnas HAM pada 10 tahun terakhir, yang telah menerima berbagai aduan terkait dugaan sengketa lahan, kriminalisasi, dan pencemaran lingkungan yang terjadi di 6 (enam) kabupaten/kota di Sumatera Utara antara masyarakat adat dan PT Toba Pulp Lestari," katanya.
Komnas HAM berharap dalam proses penyelidikan yang dilakukan, semua pihak yang dilibatkan mau bekerja sama, sehingga perkara ini menemukan titik terang.
"Berharap semua pihak dalam proses pemantauan dan penyelidikan ini dapat bekerjasama guna membuat terangnya peristiwa dan dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi kondusif bagi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM," katanya.
Baca Juga: Koordinator Aliansi Gerak Tutup TPL Beberkan Detik-detik Dibubarkan Paksa Polisi di KLHK
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Kapan Pastinya THR ASN 2026 Cair? Ini Bocoran dari Menkeu Purbaya
-
Menkeu Ungkap Defisit BPJS Capai Puluhan Triliun, Siap-siap Iuran Naik?
-
Bayang-Bayang Perang: 12 Jet Tempur Amerika Mendarat saat Iran-AS Bersiap Berunding di Jenewa
-
Debt Collector Penusuk Advokat Ditangkap di Semarang, Polisi Selidiki Motif
-
Said Didu Sebut Presiden Prabowo Berada di Titik "To Kill or To Be Killed"
-
Ngeri! Relawan Kemanusiaan Asal Jogja di Aceh Kena Teror, Dikirimi Bangkai Anjing Tanpa Kepala
-
Motif Terkuak, Hirarki Barak Picu Penganiayaan yang Tewaskan Bripda Dirja di Sulsel
-
Menkes Budi: Iuran BPJS Naik 2026 Tidak Lebih Mahal dari Beli Rokok, Warga Miskin Aman
-
DPRD DKI Minta Seluruh Bus Transjakarta Dipasang Kamera Pendeteksi Sopir Ngantuk
-
Modus Operandi 'Endless Art Investment Cara Nadiem Diduga Samarkan Aliran Dana Google Chromebook OS