Suara.com - Partai Demokrat memberikan catatan refleksi akhir tahun 2021 yakni menyoroti soal buruknya demokrasi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memperbaiki iklim demokrasi seperti apa yang tercapai di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Tentu kami berharap menuju 2024, Pemerintahan Joko Widodo bisa memperbaiki iklim demokrasi Indonesia. Selama ada niat baik dan sungguh-sungguh berusaha, kami sangat yakin perbaikan demokrasi Indonesia bisa tercapai seperti halnya di era pemerintahan SBY dulu," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Jumat (31/12/2021).
Herzaky menjelaskan, demokrasi menjadi buruk pertama ditandai oleh rakyat yang semakin takut bicara politik di muka publik. Menurutnya, survei-survei sudah banyak membuktikan bahwa masyarakat punya pendapat berbeda atau mengkritik pemerintah, bisa berujung dipolisikan, di doxing, bahkan diretas akun media sosialnya.
"Kedua, demokrasi kita dinilai berjalan mundur dan berada di titik terendah dalam empat belas tahun terakhir, bahkan masuk dalam kategori demokrasi cacat, menurut beberapa lembaga kredibel internasional. Dari The Economist Intelligent Unit, lalu Freedom House, lembaga pemerhati Demokrasi dunia yang didirikan Eleanor Roosevelt, sampai ke The Australian University," tuturnya.
Kemudian hal yang ketiga, kata Herzaky, tren kinerja transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Indonesia menurut Transparency International pemerintahan Joko Widodo, kini jeblok dan hanya naik 1 poin dibandingkan dengan tahun pertama menjabat.
"Selama sepuluh tahun pemerintahan SBY (2004-2014), berhasil naik 12 poin," tuturnya.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Demokrat kerap mengingatkan pemerintah soal pentingnya menjaga demokrasi.
"Demokrasi tidak boleh dijalankan secara serampangan, apalagi dengan menabrak logika “akal sehat rakyat”. Siapa yang berani melukai rasa kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, maka rakyat akan bangkit dan bersatu melawannya. Itulah rumus demokrasi yang sehat," imbuhnya.
Baca Juga: Dipimpin Gus Yahya, Agus Harimurti Yudhoyono: Demokrat Siap Bersinergi Dengan PBNU
Berita Terkait
-
Timnas Indonesia Dibantai Thailand, Rocky Gerung Sindir Jokowi Fokus Bangun Infrastruktur
-
Kaget Penangkapan Buruh yang Demo Gubernur Banten Seret Nama Jokowi, FRJ Minta Klarifikasi
-
Sudah Gabung Koalisi Pemerintah, PAN: Belum Ada Tawaran Khusus dari Presiden Isi Kabinet
-
Polda Jabar Kunjungi Habib Bahar bin Smith, Ruhut Sitompul Ngadu ke Presiden Jokowi
-
Presiden Jokowi Batal Undi Hadiah Gebyar Vaksinasi di Sulawesi Selatan
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar