Suara.com - Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri menyatakan, Partai Golkar dan Partai Demokrat harus berani untuk tampil menggalang kekuatan nasionalis-religius. Mengingat kedua partai tersebut pernah memenangkan pemilu pada periode beberapa waktu sebelumnya.
Dorongan kepada Golkar dan Demokrat tersebut tidak terlepas dari harapan Salim akan hadirnya tiga poros koalisi dalam Pilpres 2024. Dengan demikian, dia berharap ke depan tidak boleh lagi ada dikotomi.
"PKS sudah mempelopori silaturahmi kebangsaan lintas parpol dan elemen bangsa lainnya. Tinggal diteruskan proses komunikasinya agar lebih matang demi terwujudnya platform bersama menuju 2024," kata Salim dalam keterangannya, Jumat (31/12/2021).
Selain itu, Salim juga berharap dengan kehadiran tiga poros dapat memberikan pilihan calon presiden dan calon wakil presiden lebih banyak, tidak sekadar dua kandidat.
Meski begitu, ia menolak pandangan yang menyebut kandidat pilpres lebih dari dua akan menyita energi dan anggaran negara.
"Untuk pembangunan infrastruktur fisik saja sudah dikeluarkan anggaran besar, mengapa upaya membangun infrastruktur sosial-politik demokrasi tidak disiapkan," kata Salim
PKS Ingin Poros Ketiga
Salim mengharapkan terbentuknya tiga poros koalisi pada Pilpres 2024. Tujuannya untuk meghentikan politik tidak sehat serta pembelahan ekstrim yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.
Tujuan lain, yakni untuk mengakomodir dan memberikan banyak pilihan calon pemimpin bangsa.
Baca Juga: Tahun 2021 Tutup Buku, Legislator PKS Soroti Janji-janji Jokowi Saat Kampanye
"Kami meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin yang kredibilitas, integritas, dan akseptabilitasnya memadai untuk memimpin Indonesia ke depan," kata Salim.
Namun Salim menyadari bahwa keinginan membentuk tiga poros bukan semudah membalikak telapak tangan. Perlu adanya revisi aturan untuk membuka kemungkinan tiga poros.
Salah satu yang menjadi problem saat ini, lanjut Salaim adalah banyak hambatan untuk membuka pintu kepemimpinan nasional, semisal penerapan ambang batas presiden atau Presidential Treshold (PT) yang terlalu tinggi, yakni 20 persen.
Dampak dari penerapan PT yang tinggi itu ialah menyempitnya ruang untuk membuka banyak poros dalam mengusung calon presiden. Ujungnya, hanya terbentuk dua poros yang justru meningkatkan polarisasi.
"Karena itu, upaya paling efektif untuk menghentikan pembelahan politik ekstrim tersebut adalah dengan menurunkan angka PT menjadi lebih proporsional, yakni 4 persen sesuai parliamentary treshold. Sehingga dapat terbentuk minimal 3 poros pasangan calon dalam Pilpres 2024 mendatang," kata Salim.
Salim berujar bahwa komunikasi dan silaturahim politik harus terus dibangun, apalagi ditujukan bagi perbaikan bangsa dan negara ke depan.
Ia sendiri menyambut baik gagasan partai menengah, seperti yang disampaikan PKB, PPP dan PAN untuk mulai membicarakan platform bersama menuju 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Prabowo Copot Dadan Hindayana, Nanik S Dayang Resmi Jadi Kepala BGN!
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
Terkini
-
Heboh Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, Istana Turun Tangan Lakukan Audit Internal
-
Terungkap! Ini Catatan yang Membuat Dadan Hindayana Kehilangan Kursi Kepala BGN
-
Dasco Bongkar Alasan Nanik Layak Gantikan Dadan Hindayana di BGN
-
Dadan Hindayana Dicopot, Istana Jamin MBG Tetap Berjalan Normal
-
Dasco Dukung Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN: Dia Teruji di Lapangan
-
Alasan Prabowo Copot Pimpinan BGN: dari SOP hingga Kualitas Makanan
-
Kepala BGN Diganti, Dasco: DPR Apresiasi Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat
-
Profil Wakil Kepala BGN Baru Agustina Arumsari
-
Pemerintah Copot Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN, Anggota Komisi IX DPR: Pergantian Yang Wajar
-
Bukan Cuma Dadan Hindayana, Prabowo Juga Copot Dua Wakil Kepala BGN