Suara.com - Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri menyatakan, Partai Golkar dan Partai Demokrat harus berani untuk tampil menggalang kekuatan nasionalis-religius. Mengingat kedua partai tersebut pernah memenangkan pemilu pada periode beberapa waktu sebelumnya.
Dorongan kepada Golkar dan Demokrat tersebut tidak terlepas dari harapan Salim akan hadirnya tiga poros koalisi dalam Pilpres 2024. Dengan demikian, dia berharap ke depan tidak boleh lagi ada dikotomi.
"PKS sudah mempelopori silaturahmi kebangsaan lintas parpol dan elemen bangsa lainnya. Tinggal diteruskan proses komunikasinya agar lebih matang demi terwujudnya platform bersama menuju 2024," kata Salim dalam keterangannya, Jumat (31/12/2021).
Selain itu, Salim juga berharap dengan kehadiran tiga poros dapat memberikan pilihan calon presiden dan calon wakil presiden lebih banyak, tidak sekadar dua kandidat.
Meski begitu, ia menolak pandangan yang menyebut kandidat pilpres lebih dari dua akan menyita energi dan anggaran negara.
"Untuk pembangunan infrastruktur fisik saja sudah dikeluarkan anggaran besar, mengapa upaya membangun infrastruktur sosial-politik demokrasi tidak disiapkan," kata Salim
PKS Ingin Poros Ketiga
Salim mengharapkan terbentuknya tiga poros koalisi pada Pilpres 2024. Tujuannya untuk meghentikan politik tidak sehat serta pembelahan ekstrim yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.
Tujuan lain, yakni untuk mengakomodir dan memberikan banyak pilihan calon pemimpin bangsa.
Baca Juga: Tahun 2021 Tutup Buku, Legislator PKS Soroti Janji-janji Jokowi Saat Kampanye
"Kami meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin yang kredibilitas, integritas, dan akseptabilitasnya memadai untuk memimpin Indonesia ke depan," kata Salim.
Namun Salim menyadari bahwa keinginan membentuk tiga poros bukan semudah membalikak telapak tangan. Perlu adanya revisi aturan untuk membuka kemungkinan tiga poros.
Salah satu yang menjadi problem saat ini, lanjut Salaim adalah banyak hambatan untuk membuka pintu kepemimpinan nasional, semisal penerapan ambang batas presiden atau Presidential Treshold (PT) yang terlalu tinggi, yakni 20 persen.
Dampak dari penerapan PT yang tinggi itu ialah menyempitnya ruang untuk membuka banyak poros dalam mengusung calon presiden. Ujungnya, hanya terbentuk dua poros yang justru meningkatkan polarisasi.
"Karena itu, upaya paling efektif untuk menghentikan pembelahan politik ekstrim tersebut adalah dengan menurunkan angka PT menjadi lebih proporsional, yakni 4 persen sesuai parliamentary treshold. Sehingga dapat terbentuk minimal 3 poros pasangan calon dalam Pilpres 2024 mendatang," kata Salim.
Salim berujar bahwa komunikasi dan silaturahim politik harus terus dibangun, apalagi ditujukan bagi perbaikan bangsa dan negara ke depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah