Suara.com - Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri menyatakan, Partai Golkar dan Partai Demokrat harus berani untuk tampil menggalang kekuatan nasionalis-religius. Mengingat kedua partai tersebut pernah memenangkan pemilu pada periode beberapa waktu sebelumnya.
Dorongan kepada Golkar dan Demokrat tersebut tidak terlepas dari harapan Salim akan hadirnya tiga poros koalisi dalam Pilpres 2024. Dengan demikian, dia berharap ke depan tidak boleh lagi ada dikotomi.
"PKS sudah mempelopori silaturahmi kebangsaan lintas parpol dan elemen bangsa lainnya. Tinggal diteruskan proses komunikasinya agar lebih matang demi terwujudnya platform bersama menuju 2024," kata Salim dalam keterangannya, Jumat (31/12/2021).
Selain itu, Salim juga berharap dengan kehadiran tiga poros dapat memberikan pilihan calon presiden dan calon wakil presiden lebih banyak, tidak sekadar dua kandidat.
Meski begitu, ia menolak pandangan yang menyebut kandidat pilpres lebih dari dua akan menyita energi dan anggaran negara.
"Untuk pembangunan infrastruktur fisik saja sudah dikeluarkan anggaran besar, mengapa upaya membangun infrastruktur sosial-politik demokrasi tidak disiapkan," kata Salim
PKS Ingin Poros Ketiga
Salim mengharapkan terbentuknya tiga poros koalisi pada Pilpres 2024. Tujuannya untuk meghentikan politik tidak sehat serta pembelahan ekstrim yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.
Tujuan lain, yakni untuk mengakomodir dan memberikan banyak pilihan calon pemimpin bangsa.
Baca Juga: Tahun 2021 Tutup Buku, Legislator PKS Soroti Janji-janji Jokowi Saat Kampanye
"Kami meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin yang kredibilitas, integritas, dan akseptabilitasnya memadai untuk memimpin Indonesia ke depan," kata Salim.
Namun Salim menyadari bahwa keinginan membentuk tiga poros bukan semudah membalikak telapak tangan. Perlu adanya revisi aturan untuk membuka kemungkinan tiga poros.
Salah satu yang menjadi problem saat ini, lanjut Salaim adalah banyak hambatan untuk membuka pintu kepemimpinan nasional, semisal penerapan ambang batas presiden atau Presidential Treshold (PT) yang terlalu tinggi, yakni 20 persen.
Dampak dari penerapan PT yang tinggi itu ialah menyempitnya ruang untuk membuka banyak poros dalam mengusung calon presiden. Ujungnya, hanya terbentuk dua poros yang justru meningkatkan polarisasi.
"Karena itu, upaya paling efektif untuk menghentikan pembelahan politik ekstrim tersebut adalah dengan menurunkan angka PT menjadi lebih proporsional, yakni 4 persen sesuai parliamentary treshold. Sehingga dapat terbentuk minimal 3 poros pasangan calon dalam Pilpres 2024 mendatang," kata Salim.
Salim berujar bahwa komunikasi dan silaturahim politik harus terus dibangun, apalagi ditujukan bagi perbaikan bangsa dan negara ke depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Tinggi Muka Air Laut di Pasar Ikan Jakut Siaga 1, Empat Pompa Dikerahkan Antisipasi Banjir Rob
-
Mentan Tegaskan Harga Pangan Stabil dan Produksi Surplus, Bantah Isu MBG Picu Kenaikan Harga
-
Program MBG Terancam Krisis Ahli Gizi, Pemerintah Janjikan Status PNS dan Percepatan Sertifikasi
-
PERSAGI Siapkan Lulusan Ahli Gizi untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
-
Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Alokasikan Rp3,89 Triliun untuk Mitigasi Banjir
-
Banjir Rob Rendam Jalan Depan JIS, Petugas Gabungan Lakukan Penanganan Ini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat