Ahmad Sahroni. (Dok. DPR)
Ia juga ingin melihat studi kelayakan yang dilakukan pihak Jakpro. Sampai saat ini, pihaknya belum mendapatkan langsung laporan itu.
"Dan satu hal lagi yang mau kita tagih itu adalah terkait feasibility study atas rekomendasi BPK, karena sampai hari ini belum dikasih ke DPRD DKI," tuturnya.
Kendati demikian, Anggara tak menyebutkan rinci kapan pemanggilan akan dilakukan. Ia hanya menyatakan akan mengundang Sahroni dan Jakpro dalam waktu dekat.
"Yang pasti sih dalam waktu dekat ini ya. Nanti kita lagi coba set waktunya," pungkasnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Tunjangan Anggota DPRD DKI Naik Jadi Rp177 Miliar, Prasetio: Bandingkan Dengan Anies?
-
Jawab Kritik PSI Soal Formula E Jakarta, Sahroni: Terima Kasih Giring
-
Gaji dan Tunjangan DPRD Naik, Wagub DKI Sebut Ada Peluang Dipangkas
-
Tak Cuma Ahmad Sahroni, Nasdem Punya Dua Kandidat Lain Cagub Pengganti Anies
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional