Suara.com - Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa masih ada 13,6 juta warga di Jawa-Bali yang belum divaksin Covid-19.
Luhut menyebut ini merupakan target pemerintah agar seluruh warga di Jawa-Bali bisa segera divaksinasi Covid-19.
"Masih ada 13,6 juta orang di Jawa-Bali atau 9 persen yang belum terlindungi, jadi angka ini tidak kecil, hal ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi terutama di kab/kota yang dosis satunya masih di bawah 50 persen," kata Luhut dalam jumpa pers di Istana Presiden, Jakarta, Senin (10/1/2022).
Namun, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, hanya dua kabupaten/kota di Jawa-Bali yang cakupan vaksinasi dosis pertamanya masih kurang dari 50 persen.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi itu melaporkan juga bahwa dosis pertama untuk anak-anak di Jawa-Bali sudah mencapai 36 persen.
"Dari capaian tersebut pemerintah masih belum puas, kita akan dorong lagi agar jumlah vaksinasi anak terus meningkat, kabupaten atau kota dengan vaksinasi dosis satu umum dan lansia yang masih di bawah 50 persen menjadi prioritas dan pengawasan percepatan vaksinasi seperti Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, dan lain-lain," ucapnya.
Pemerintah terus meminta seluruh pihak untuk menahan diri agar tidak ke luar negeri karena perkembangan pandemi Covid-19 varian Omicron terus memburuk.
"Jadi sekali lagi kami mohon teman-teman sekalian untuk menahan diri untuk melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali sangat-sangat penting," tegasnya.
Diketahui, pemerintah juga telah menyuntikkan 170,536,338 dosis (81.88 persen) vaksin pertama dan 116,999,284 dosis (56.18 persen) vaksin kedua kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: Alasan Polisi Naikkan Kasus Luhut Vs Haris Azhar-Fatia ke Tahap Penyidikan
Sementara total sasaran vaksin adalah 208.265.720 atau 70 persen warga Indonesia yang ditargetkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus selesai dalam waktu satu tahun untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
Berita Terkait
-
Kasus Omicron Terus Bertambah, Jokowi Minta Semua Pihak Tahan Diri Tak ke Luar Negeri
-
Menangis hingga Mesti Dibujuk, Ragam Ekspresi Bocah-bocah Sumsel Vaksin COVID-19
-
Alasan Polisi Naikkan Kasus Luhut Vs Haris Azhar-Fatia ke Tahap Penyidikan
-
Temukan Unsur Pidana, Laporan Luhut ke Haris Azhar dan Fatia Naik ke Tahap Penyidikan
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida Terdeteksi di Menu MBG, DPR Soroti Pengawasan Impor Pangan
-
KPK Ungkap Alasan Sekdis PUPR Riau Tak Berstatus Tersangka Meski Jadi Pengepul Uang Pemerasan
-
Belum Tahan Satori dan Hergun Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Begini Ancaman Boyamin MAKI ke KPK
-
Polisi Bongkar Bisnis Emas Ilegal di Kuansing Riau, Dua Orang Dicokok
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
-
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Gaet Investasi Rp62 Triliun dari Korea di Cilegon
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman