Suara.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi geram dengan isu soal kenaikan gaji Anggota Dewan di tahun 2022. Apalagi belakangan ini isu soal naiknya pendapatan legislator Kebon Sirih itu sedang santer diberitakan di media massa.
Prasetio menyampaikan kekesalannya dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas soal hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
Politisi PDIP itu pun tak terima karena kenaikan pendapatan DPRD yang dipermasalahkan. Padahal, kata Prasetio, tunjangan operasional Gubernur Anies Baswedan jauh lebih besar lagi.
"Kayak sekarang di depan media massa, bahwa tunjangan gaji anggota dewan naik, saya mau manya dalam forum yang baik ini, tunjangan operaisonal gubernur berapa sih pak? Kayaknya yang salah anggota dewan," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/1/2022).
Dia pun meminta kepada Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali selaku Ketua TAPD menjelaskan soal gaji dan tunjangan Anies serta Wakilnya, Ahmad Riza Patria.
Ia ingin masyarakat juga melihat jelas mengenai besarannya.
"Tolong pak Sekda melalui BPKD jelaskan berapa sih operasional Gubernur, biar masyarakat juga tahu. Gubernur dan Wagub, dan perangkatnya semua. Selalu yang disalahkan DPRD lagi, DPRD lagi," tuturnya.
Menjawab permintaan Prasetio, Marullah mengaku tidak bisa langsung menyampaikan penjelasan soal gaji-tunjangan Anies dan Riza. Ia mengaku akan menjelaskannya pada rapat selanjutnya setelah mengumpulkan data.
"Saya akan sampaikan data datanya untuk disampaikan pada rapat banggar. Nanti akan segera disiapkan oleh jajaran saya," kata Marullah.
Baca Juga: Sirkuit Formula E Ancol Dibuat di Bekas Buangan Lumpur, PSI: Mending Lomba Tangkap Belut
Mendengar jawaban Marullah, Prasetio meminta agar data itu disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab. Dia juga menyatakan bukan gaji dewan yang naik, melainkan tunjangan.
"Bukan gaji naik, tunjangan yang naik. Tunjangan buat kepentingan masyarakat juga. Saya minta tolong kepada pak Sekda tolong dijawab. Jadi biar terbuka nih," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, gaji dan tunjangan Anggota DPRD DKI Jakarta bakal mengalami kenaikan sebesar Rp26,42 miliar di tahun 2022. Dalam satu bulan, tiap anggota dewan ini mendapatkan Rp139 juta.
Kenaikan gaji dan tunjangan ini tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 yang telah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Kemendagri menetapkan evaluasi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5850 Tahun 2021 tentang Evaluasi RAPBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022.
Jika di total, 106 anggota DPRD DKI dalam satu tahun mendapatkan Rp177 miliar.
Berita Terkait
-
Pimpinan DPRD DKI: Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan Masih Wajar
-
Sambut Pemilu 2024, Demokrat DKI Bakal Berdayakan Organisasi Sayap untuk Raup Suara
-
Sirkuit Formula E Ancol Dibuat di Bekas Buangan Lumpur, PSI: Mending Lomba Tangkap Belut
-
Indeks Kebahagiaan Warga Turun Selama Anies Menjabat, Gerindra Minta BPS Survei Ulang
-
Uji Emisi Masih Jauh dari Target, DPRD Minta Pemprov DKI Gandeng Swasta
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
Terkini
-
Bersenjata Tajam di Jam Rawan, Remaja Diamankan Patroli Gabungan di Matraman
-
Usai OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, KPK Bidik Sengketa Lahan di Kawasan Wisata
-
7 Langkah Mudah Reaktivasi PBI-JK yang Dinonaktifkan
-
Prabowo: Setiap Kali Mau Berantas Korupsi, Kelompok 'Garong' Serang Balik Pakai Kerusuhan
-
Di Istiqlal, MUI Ingatkan Perusak Lingkungan Adalah Kejahatan Besar di Mata Al-Qur'an
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos