Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ingin membentuk poros koalisi Islam. Walaupun diakui Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman hal itu menjadi salah satu alternatif.
Sohibul mengatakan PKS ingin mengikuti hasil dari sidang Majelis Syuro ke-VI, yakni PKS ingin membuka diri kepaa dengan seluruh partai politik dan para tokoh bangsa.
PKS juga ingin menghindari adanya segmentasi apabila pembentukan poros dilakukan berdasarkan identitas agama tertentu.
"Kita melihat bahwa suasana kenegaraan kita hari ini yang sekarang mengalami segregasi, segmentasi yang sangat luar biasa. Untuk itu, PKS ingin membangun koalisi yang lintas, tadi disebutkan nasionalis-religius itu harus kita persatukan," kata Sohibul secara daring, Kamis (13/1/2022).
Sohibul mengajak agar partai-partai lain yang juga berbasis Islam turut melakukan hal serupa. Sehingga ke depan koalisi yang terbentuk diharapkan dapat mempersatukan bangsa.
"Jadi tentu kami akan bersama-sama dengan partai-partai Islam, bersama-sama untuk kemudian menjalin komunikasi juga dengan partai-partai nasionalis untuk membentuk sebuah koalisi yang akan mempersatukan bangsa kita ke depan, insyaallah," kata Sohibul.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, mengusulkan agar sedini mungkin partai politik umumkan poros koalisi dan figur yang diusung untuk Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Mardani dalam diskusi rilis survei terbaru Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) bertajuk 'Prospek Partai Politik Dan Calon Presiden: Kecenderungan Perilaku Politik Pemilih Nasional' pada Selasa (28/12/2021).
Mardani mengatakan, di tengah masa pandemi hingga resesi seperti ini, ada sejumlah pihak yang menilai soal Pemilu 2024 tingkat ketidakpastiannya cukup tinggi.
Baca Juga: RK Masuk Semua Simulasi Koalisi Partai, Kendati Yang Unggul Prabowo, Anies Hingga Ganjar
Untuk itu, ia mengajak parpol-parpol umumkan sedini mungkin poros koalisi hingga figur yang akan diusung.
"Karena itu saya pribadi, kalau di PKS selalu teriak ayo segera umumkan capresnya, kalau bisa jangan segera umumkan, segera buat koalisi dini, koalisi dari sekarang," kata Mardani.
Mardani mengatakan, untuk mencapai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold partai-partai politik kekinian harus berkoalisi.
PKS sendiri setidaknya membutuhkan dua parpol untuk memenuhi hal tersebut.
"Kalau ada tiga, kalau PKS karena tidak bisa berdua kecuali gabung PDIP atau gabung dengan Golkar atau Gerindra bisa dua, kalau dengan partai tengah perlu tiga partai," ungkapnya.
"Segera dua atau tiga gabungan parpol ini mengumumkan usul definitifnya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe
-
Usman Hamid Sebut Soeharto Meninggal Berstatus Terdakwa: Sulit Dianggap Pahlawan
-
Ini Pertimbangan MKD Cuma Beri Hukuman Ahmad Sahroni Penonaktifan Sebagai Anggota DPR 6 Bulan
-
MKD Jelaskan Pertimbangan Adies Kadir Tidak Bersalah: Klarifikasi Tepat, Tapi Harus Lebih Hati-hati
-
Dinyatakan Bersalah Dihukum Nonaktif Selama 6 Bulan Oleh MKD, Sahroni: Saya Terima Lapang Dada
-
Ahmad Sahroni Kena Sanksi Terberat MKD! Lebih Parah dari Nafa Urbach dan Eko Patrio, Apa Dosanya?
-
MKD Ungkap Alasan Uya Kuya Tak Bersalah, Sebut Korban Berita Bohong dan Rumah Sempat Dijarah
-
Polda Undang Keluarga hingga KontraS Jumat Ini, 2 Kerangka Gosong di Gedung ACC Reno dan Farhan?
-
Saya Tanggung Jawab! Prabowo Ambil Alih Utang Whoosh, Sindir Jokowi?