Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ingin membentuk poros koalisi Islam. Walaupun diakui Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman hal itu menjadi salah satu alternatif.
Sohibul mengatakan PKS ingin mengikuti hasil dari sidang Majelis Syuro ke-VI, yakni PKS ingin membuka diri kepaa dengan seluruh partai politik dan para tokoh bangsa.
PKS juga ingin menghindari adanya segmentasi apabila pembentukan poros dilakukan berdasarkan identitas agama tertentu.
"Kita melihat bahwa suasana kenegaraan kita hari ini yang sekarang mengalami segregasi, segmentasi yang sangat luar biasa. Untuk itu, PKS ingin membangun koalisi yang lintas, tadi disebutkan nasionalis-religius itu harus kita persatukan," kata Sohibul secara daring, Kamis (13/1/2022).
Sohibul mengajak agar partai-partai lain yang juga berbasis Islam turut melakukan hal serupa. Sehingga ke depan koalisi yang terbentuk diharapkan dapat mempersatukan bangsa.
"Jadi tentu kami akan bersama-sama dengan partai-partai Islam, bersama-sama untuk kemudian menjalin komunikasi juga dengan partai-partai nasionalis untuk membentuk sebuah koalisi yang akan mempersatukan bangsa kita ke depan, insyaallah," kata Sohibul.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, mengusulkan agar sedini mungkin partai politik umumkan poros koalisi dan figur yang diusung untuk Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Mardani dalam diskusi rilis survei terbaru Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) bertajuk 'Prospek Partai Politik Dan Calon Presiden: Kecenderungan Perilaku Politik Pemilih Nasional' pada Selasa (28/12/2021).
Mardani mengatakan, di tengah masa pandemi hingga resesi seperti ini, ada sejumlah pihak yang menilai soal Pemilu 2024 tingkat ketidakpastiannya cukup tinggi.
Baca Juga: RK Masuk Semua Simulasi Koalisi Partai, Kendati Yang Unggul Prabowo, Anies Hingga Ganjar
Untuk itu, ia mengajak parpol-parpol umumkan sedini mungkin poros koalisi hingga figur yang akan diusung.
"Karena itu saya pribadi, kalau di PKS selalu teriak ayo segera umumkan capresnya, kalau bisa jangan segera umumkan, segera buat koalisi dini, koalisi dari sekarang," kata Mardani.
Mardani mengatakan, untuk mencapai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold partai-partai politik kekinian harus berkoalisi.
PKS sendiri setidaknya membutuhkan dua parpol untuk memenuhi hal tersebut.
"Kalau ada tiga, kalau PKS karena tidak bisa berdua kecuali gabung PDIP atau gabung dengan Golkar atau Gerindra bisa dua, kalau dengan partai tengah perlu tiga partai," ungkapnya.
"Segera dua atau tiga gabungan parpol ini mengumumkan usul definitifnya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!