Suara.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco mengaku pihaknya meniknati dinamika politik yang berkembang jelang Pilpres 2024. Termasuk adanya deklarasi yang mendukung Prabowo Subianto diduet dengan Joko Widodo (Jokowi) untuk Pilpres mendatang.
Dasco awalnya menyampaikan, adanya dekalrasi dukungan hanya dinamika yang terjadi pada masyarakat.
"Ya namanya pasang memasangkan itu kan dinamika di masyarakat, menyatakan hak dan pendapat itu dijamin undang-undang ya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Kendati begitu, Dasco mengatakan, Gerindra sendiri hanya menikmati dengan dinamika politik tersebut yang berkembang. Gerindra sendiri kekinian belum mengambil sikap soal siapa sosok yang akan diusungnya untuk Pilpres.
"Kita nikmati saja sebagai dinamika menjelang 2024, toh kan Pilpres masih 2024, kami dari Partai Gerindra juga masih memetakan, baik untuk koalisi aprtai maupun capres cawapres, demikian," tuturnya.
Lebih lanjut, ketika ditanya apakah pihaknya mendukung wacana menduetkan Prabowo-Jokowi, Dasco beri jawaban tegas.
"Saya enggak bisa mendukung atau tidak mendukung karena itu dinamika yang terjadi di masyarakat, sementara partai kami akan ada forum tersendiri untuk memutuskan hal tersebut, demikian."
Sekber Prabowo-Jokowi
Perlu diketahui, Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Joko Widodo berduet di Pilpres 2024.
Baca Juga: Duga Harga Nidji Tampil di JIS Murah, Gerindra: Kalau Tambah Giring Bayarnya Mahal
"Kami dari Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto, calon presiden dan Bapak Joko Widodo, calon wakil presiden," kata Ketua Koordinator Sekber Prabowo Jokowi, G. Gisel.
Dalam deklarasi tersebut, Prabowo akan menjadi calon presiden. Sementara, Jokowi menjadi calon wakil presiden.
Alasan Prabowo Jokowi diduetkan dalam Pilpres 2024 ialah untuk menghilangkan adanya polarisasi ekstrem yang selama ini terbentuk di masyarakat.
"Di mana perbedaan-perbedan itu menjadi katakanlah perkelahian di masyarakat. kita ingin mencegah itu," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Duga Harga Nidji Tampil di JIS Murah, Gerindra: Kalau Tambah Giring Bayarnya Mahal
-
Tanggapi soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Sekjen PDIP Hasto: Konstitusi Tegaskan Jabatan Presiden 2 Periode
-
Sekber Prabowo-Jokowi Dianggap Sampah Demokrasi, Sosok Otoriter Disinggung
-
Muncul Kelompok Pendukung Usung Pasangan Prabowo-Jokowi, Pengamat: Merusak Demokrasi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional