Ibu Kota Dipindah ke Kaltim, DPRD Yakin Masalah Ekonomi, Macet dan Polusi Bakal Tetap Ada di Jakarta

Suara.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan pemindahan status Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta tidak menyelesaikan banyak masalah. Bahkan akan ada dampak buruk bagi perekonomian Jakarta.

Menurut Mujiyono, anjloknya ekonomi Jakarta, disebabkan karena belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan konsumsi rumah tangga akan berkurang. Akhirnya, terjadilah efek domino pada menurunnya perekonomian di Jakarta.

"Dari sisi pengeluaran ASN, ketika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur otomatis belanja ASN dan konsumsi rumah tangga akan berkurang, hal ini akan menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa di Jakarta turun dan membuat perekonomian Jakarta juga akan turun," ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Kamis (20/1/2022).

Indikator lainnya, perekonomian Jakarta akan turun karena belanja penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait sektor jasa, hotel, katering dan produksi pun turut berkurang.

Baca Juga: Sebut Sumur Resapan Tak Efektif Atasi Banjir Jakarta, Pengamat Sarankan Begini

"Belanja penyelenggara pemerintahan yang terkait sektor jasa, hotel, katering, dan produksi akan terdampak juga mengingat peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan dengan banyak kegiatan yang digelar oleh instansi-instansi pemerintahan," jelasnya.

Bahkan, imbas pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini akan berdampak pula wilayah penyangga Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi hingga beberapa provinsi di Jawa dan Sumatra.

"Suplai barang dan tenaga kerja untuk Jakarta selama ini datang dari beberapa Provinsi, baik dari Jawa atau Sumatra. Sehingga, pemindahan IKN ini juga tentu berdampak ke wilayah itu," tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini, menyebut nantinya Jakarta akan tetap bergumul dengan persoalan kemacetan, polusi udara, dan krisis air, meski ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan.

Hal ini disebabkan karena kegiatan pemerintahan beserta aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindah ke Kalimantan Timur hanya membebani Jakarta sekitar 10 persen. Sehingga, aktivitas dan persoalan perkotaan di Jakarta masih tetap ramai seperti biasa.

Baca Juga: APPMB Heran Dan Kecewa Finance Track KTT G20 di Bali Dibatalkan Karena Alasan Kesehatan

"Sektor-sektor bisnis pun akan terdampak, khususnya yang berhubungan dengan mitra kerja pemerintahan, selain sektor jasa seperti penyedia infrastruktur, penyewaan ruang perkantoran," pungkasnya.