Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pandemi Covid-19 menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global. Hampir setiap negara di dunia mengalami dampak yang berat.
"Kita harus mengevaluasi kondisi saat ini, krisis Covid menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global di semua negara," kata Jokowi dalam acara World Economic Forum, Kamis (20/1/2022).
Kerjasama dan kolaborasi antar bangsa, kata Jokowi, sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman-ancaman kesehatan di masa mendatang.
"Kolaborasi saat ini seperti covax facility hanyalah solusi sesaat, dan juga peran WHO belum mencakupi banyak hal strategis bagi kehidupan dunia. Oleh karena itu ke depan kita perlu solusi yang permanen agar dunia mampu hadapi permasalah kesehatan yang tidak terduga," katanya.
Dalam acara Presidensi G20, dimana Indonesia akan menjadi tuan rumah, pemerintah akan membawa isu untuk memperjuangkan penguatan arsitektur sistem ketahanan kesehatan dunia.
"Yang dijalankan sebuah badan dunia semacam IMF kalau di sektor keuangan yang bertugas untuk menggalang sumber daya kesehatan dunia antara lain menggalang sumber daya kesehatan dunia antara lain untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia, pembelian vaksin, pembelian obat-obatan, pembelian alat kesehatan," katanya.
Presiden juga mendorong untuk merumuskan standar protokol kesehatan global yang antara lain mengatur perjalanan lintas batas negara agar standar protokol kesehatan di semua negara bisa sama.
Selanjutnya memberdayakan negara berkembang dalam hal kapasitas manufaktur lokal, antara lain pengelolaan hak paten akses akses terhadap teknologi investasi di alat kesehatan dan obat-obatan.
"Biayanya jauh jelas lebih kecil dibandingkan kerugian dunia saat kerapuhan sistem kesehatan global bagaimana saat kita menghadapi pandemi Covid-19. Seharusnya negara maju tidak keberatan untuk mendukung inisiasi bersama ini," kata Jokowi.
Baca Juga: Presiden RI Joko Widodo di Global Covid-19 Summit: Dorong Penguatan Sistem Kesehatan Dunia
"Dan tentu saja G20 akan sangat berperan sekali dalam menggerakkan pembangunan arsitektur ketahanan kesehatan global ini. Artinya dibutuhkan sebuah kesepakatan bersama di g20 terlebih dahulu," kata dia.
Berita Terkait
-
Kebutuhan Tenaga Kerja Berubah, WEF Sebut 44 Persen Skill Pekerja Perlu Diperbarui
-
Tren Hunian Sehat Pascapandemi Meningkat Versi World Economic Forum
-
Pidato Progresif, Anggaran Pasif: Ironi Pendidikan di Tangan Prabowo
-
Bawa Oleh-oleh Investasi Rp90 Triliun, Prabowo Disebut Bikin Investor Asing Makin Percaya RI
-
Hadiri WEF Davos 2026, Dirut BRI Angkat Peran Kunci UMKM ke Panggung Keuangan Global
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
Terkini
-
Gugur Gunung Tandang Gawe, Saat Wayang Bicara Soal Kriminalisasi dan Ketimpangan Sosial
-
Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Lampung Akhir Juni, PSI Sebut Antusiasme Warga Tinggi
-
Buntut Aksi Anarkis Viral di Tol JORR, Sopir Taksi Online Diciduk Polisi di Ciputat
-
Skandal WO Marwah: 58 Calon Pengantin Tertipu, Total Kerugian Tembus Rp2,6 Miliar
-
Tak Perlu Tunggu 32 Tahun, Ray Rangkuti Ungkap Alasan Rezim Sekarang Lebih Cepat Digoyang
-
Gagal 'Pelaminan', Pasutri Pemilik WO Marwah Kini Berakhir di Sel Tahanan
-
Prabowo Diminta 'Pensiun' Keliling Dunia, Saatnya Oper Misi Diplomatik ke Menlu Sugiono
-
Dinasti Politik Tak Lagi Vulgar Ala Orba, Kini Lebih Licin dan 'Main Cantik'
-
Pakar Sebut Hakim PN Jakpus Bisa Kabulkan Gugatan LCC Empat Pilar MPR, Jadi Terapi Kejut
-
KPK Didesak Segera Periksa Dirjen Bea Cukai Djaka Terkait Kasus Suap Blueray Cargo