Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, PKS Singgung Utang Pemerintah yang Belum Dibayar

Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin menyinggung soal utang yang negara di tengah rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.

Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, menurutnya, persoalan esensial negara belum beres.

"Pemerintah ini mikir yang besar-besar, tapi persoalan kecil belum bisa diatasi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung soal utang pemerintah yang belum dibayar.

"Beberapa di antaranya adalah pemerintah belum mampu bayar utang ke Bulog dan kepada PT Pupuk Indonesia sehingga menimbulkan dampak domino lebih panjang. Utang Bulog kepada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) makin menumpuk sehingga tugasnya melayani rakyat pada kestabilan harga pangan pokok terganggu, dan subsidi pupuk untuk petani tinggal setengahnya," lanjutnya, seperti dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Senin (24/1/2022).

Andi Akmal menjabarkan utang pemerintah yang belum dibayar mencapai Rp 4,5 triliun.

"Bagaimana cara berpikirnya pemerintah ini bikin bingung, rakyat sedang kesusahan, malah berkeinginan menghamburkan anggaran yang tidak jelas dari mananya untuk memindahkan ibu kota negara," tandasnya.

Iapun memberikan saran agar pemerintah menyelesaikan dahulu kewajiban membayar utang.

Adapun besaran utang kepada Bulog sebesar Rp 4,5 triliun dan Pupuk Indonesia sebesar Rp 13,8 triliun.

Baca Juga: Pengamat Prediksi Jokowi Bakal Pilih Ahok Jadi Kepala Otorita IKN, Ini Alasannya

"Sebelum mikir pindah ibu kota negara, pemerintah mestinya dapat menyelesaikan persoalan mendasar untuk memperkuat kestabilan pangan nasional, baik dari sisi pengendalian stok dan harga pada Bulog, maupun memperkuat salah satu rantai produksi pangan dengan menstabilkan kesehatan lembaga produsen Pupuk Indonesia. Selesaikan dahulu kewajiban utang-utang pemerintah, baru kalau sudah selesai bisa berpikir selanjutnya untuk pindah ibu kota negara," pungkasnya.