Suara.com - Edy Mulyadi pernah menjadi calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2009, tetapi kemudian gagal.
Edy Mulyadi seorang tokoh yang beberapa hari terakhir mencuat namanya setelah membuat pernyataan menyangkut rencana pemindahan ibu kota negara.
Dia menjadi salah seorang yang menolak rencana pemindahan itu.
Semenjak gagal jadi calon anggota legislatif, dia tidak aktif di PKS.
Itu sebabnya, ucapan Edy Mulyadi dianggap tak ada sangkut pautnya dengan PKS.
Pandangan resmi PKS, kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, diwakili oleh juru bicara.
"Kalau ada orang yang memiliki ekspresi, kan pandangannya ya tentu PKS tidak ikut bertanggungjawab atas ekspresi-ekspresi itu. Kan gitu," kata di Jakarta, Senin (24/1/2022).
Pernyataan Edy Mulyadi menyangkut pemindahan ibu kota negara baru merupakan ekspresi pribadi.
Jazuli menegaskan bahwa Edy Mulyadi bukan kader partainya.
Baca Juga: Kecam Edy Mulyadi, Titisan Panglima Burung Sampaikan Pernyataan Sikap, Kapolri Diberi Waktu 1x24 Jam
"Ngak ada, nggak ada distatus kader nggak ada. Dia pernah menjadi caleg ya namanya caleg semua anak bangsa kan berhak," kata Jazuli.
Menurut Jazuli tidak semua tokoh yang pernah menjadi caleg lantas ucapan dan tindakannya mewakili partai.
"Tidak setiap orang yang pernah dicalegkan oleh satu partai seluruh sepak terjangnya dibebankan kepada partai kan tidak. Tidak selalu berkaitan tidak selalu berurusan gitu loh," kata Jazuli.
Edy Mulyadi menjadi polemik setelah menyebut "bisa memahami nggak, ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendirian lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak."
"Pasarnya siapa, kalau pasarnya kuntilanak genderuwo ngapain bangun di sana."
Sementara bagi politikus PKS Tifatul Sembiring, pernyataan Edy Mulyadi soal "tempat jin buang anak" tidak perlu disoal.
Berita Terkait
-
Tragedi Kripto dan Kanker, Membedah Motif Pembunuhan Sadis Anak Politisi PKS
-
Pilih Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo, PKS Belum Tentukan Sikap Soal Pilkada via DPRD
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
-
PKS Kutuk Keras Pembunuhan Sadis Anak Kadernya di Cilegon: Setiap Anak Punya Hak Hidup!
-
Iqbal PKS Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional: Jangan Hitung-hitungan dengan Rakyat
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah