Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Santoso mendesak Polri segara turun tangan soal adanya temuan kerangkeng berisi manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin. Menurutnya, kasus tersebut harus segera diselidiki.
"Polisi harus memyelidiki apakah benar kerangkeng tersebut digunakan untuk mengurung manusia," kata Santoso saat dihubungi, Selasa (25/1/2022).
Jika terbukti, maka Polri harus mempidanakan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Baik itu Bupati Langkat yang memang kekinian berperkara dengan KPK, maupun pihak lainnya.
"Jika kerangkeng itu benar untuk mengurung manusia bisa kemungkinan kerangkeng itu bukan hanya satu yang di ada di rumah Bupati Langkat," katanya.
Lebih lanjut, Santoso menilai biasanya adanya kerangkeng tersebut memang menjadi modus para pemilik kebun kelapa sawit untuk mengurung para pegawai atau buruh-buruhnya. Hal itu dilakukan jika buruh tersebut dianggap lalai dan kurungan sebagai hukumannya.
"Masyarakat juga harus membantu menberikan keterangan kepada Polri jika memang cara-cara seperti mengurung pekerja di kerangkeng kerap terjadi di perkebunan sawit," katanya menambahkan.
Geger Temuan Kerangkeng
Diketahui, kerangkeng berisi manusia ditemukan di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin. Temuan itu telah dilaporkan Migrant Care ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Senin (24/1/2022).
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayat, pelaporan tersebut dilakukan karena kerangkeng manusia tersebut kuat diduga sebagai alat penyiksaan serta perbudakan.
Ia mengatakan, Migrant Care mendapatkan foto-foto bukti kerangkeng manusia di rumah sang bupati dari masyarakat.
Diduga, kata dia, kerangkeng itu digunakan sebagai tempat bagi para pekerja kelapa sawit milik Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin.
"Kerangkeng itu dibangun untuk pekerja kebun sawit si bupati, semacam penjara di rumah. Kerangkeng itu untuk menampung para pekerja setelah mereka bekerja," kata Anis.
Selain itu, kata Anis, para pekerja diduga disiksa hingga tidak diberi makan. Tak hanya itu, para pekerja juga tidak diizinkan mengakses alat komunikasi.
"Bahkan, dilaporkan juga mereka tidak pernah digaji selama bekerja," kata Anis.
Berita Terkait
-
Viral Pekerja Ditahan dan Upah Tak Dibayar di Rumah Bupati Langkat, Warganet Geram: Keji Amat
-
6 Fakta Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat: Tidak Ada Izin Resmi hingga Diduga Perbudakan Pekerja Sawit
-
Geger Temuan Kerangkeng Manusia Di Rumah Bupati Langkat, KontraS: Ini Penyiksaan, Polisi Harus Usut Tuntas
-
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Minta Polisi Usut Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat
-
Kakak Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam Ditanya Kerangkeng Manusia yang Diduga Jadi Tempat Perbudakan
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa