Suara.com - Warga Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menegaskan menolak rencana pembangunan tambang panas bumi atau Flores Geothermal Island oleh PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Geo Dipa Energi.
Penegasan sikap yang mereka perjuangkan sejak 2018 ini sebagai respon atas acara sosialisasi atau dalam bahasa daerahnya Lonto Leok, yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama PTSMI/Geo Dipa pada Selasa, 25 Januari kemarin.
Edu, salah satu warga Wae Sano mengatakan, acara Lonto Leok itu sama sekali tidak melibatkan warga Wae Sano sebagai pihak yang akan terdampak pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
"Kenyataan yang terjadi kami seperti diklaim bahwa sudah berada di luar kampung Lempe atau bukan warga situ lagi. Begitu kami masuk yang kami lihat itu orang lain di dalam forum itu, kami tidak mengenal mereka, tujuannya apa? lalu yang berbicara bukan Tu'a Golo (tokoh adat)," kata Edu dalam jumpa pers, Rabu (26/1/2022).
Dia menyebut bahkan dalam pertemuan tersebut orang asli Wae Sano sama sekali tidak disapa, padahal idealnya acara adat Lonto Leok seharusnya mengumpulkan semua pihak terkait untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.
"Ini pertemuan sangat dimonopoli sekali, yang hadir itu kebanyakan dari luar semua," tuturnya.
Edu menegaskan seluruh warga Wae Sano menolak rencana PT SMI dan PT Geo Dipa untuk membangun geothermal di lingkungan mereka. "Kami menolak kehadiran GeoDipa karena sangat mengganggu ketenangan dan keharmonisan warga Kampung Lempe," tegas Edu.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk mencabut kesepakatan bersama atau MoU yang mengizinkan rencana pembangunan geothermal oleh PT SMI dan PT Geo Dipa di Wae Sano. "Segera cabut izin geothermal di titik lempe karena sangat mengganggu ruang hidup kami," tutur Edu.
Diketahui, pemerintah berencana membangun pembangunan tambang panas bumi Flores Geothermal Island di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan listrik di Manggarai Barat.
Baca Juga: Kejaksaan NTT Tahan Tersangka Kasus Suap Rp1,5 Miliar
Pemerintah menilai kebutuhan energi listrik di Pulau Flores, khususnya Manggarai Barat, dalam jangka panjang akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perekonomian, pembangunan, serta pertumbuhan industri terutama industri pariwisata.
Sementara rasio elektrifikasi Kabupaten Manggarai Barat masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga perlu percepatan dan dukungan dari sisi pasokan melalui pembangunan pembangkit tenaga listrik.
Berdasarkan data pemerintah, di bawah tanah Wae Sano ini memiliki potensi panas bumi yang mencapai 910 MWe, terdiri dari sumberdaya (resources) sebesar 385 MWe dan cadangan (reserves) sebesar 524 Mwe.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar