Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen. Ia khawatir akan kesehatan siswa dan pengajar, terlebih di situasi meningkatnya kasus Omicron.
Satu sisi, Netty memahami pembelajaran jarak jauh juga memiliki kelemahan. Namun di situasi peningkatan kasus Omicron, ia berharap penerapan PJJ dapat dipertimbangkan kembali.
"Kami memang khawatir terjadi 'learning loss' yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (28/1/2022).
"Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen" ujar Netty.
Ia juga menyoroti tidak adanya pilihan yang diberikan kepada orang tua, apakah setuju anak mengikuti PTM 100 persen atau memilih PJJ. Menurutnya tidak adanya opsi PJJ itu mengesankan paksaan kepada orang tua untuk mengirim anak ke sekolah.
"Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" ujarnya.
Merujuk kondisi di Singapura yang dilanda Omicron, Netty mengatakan mayoritas pasien yang dirawat di rumah sakit di sana ialah anak-anak. Ia mengingatkan anak usia di bawah 12 tahun jauh lebih rentan terinfeksi Omicron ketimbang usia anak 16 tahun ke atas.
"Jangan sampai kejadian ini juga kita alami," tuturnya.
Karena itu Netty menekankan pemerintah perlu mendengarkan pandangan para ahli, asosiasi medis, serta orang tua untuk mengevaluasi PTM 100 persen.
Baca Juga: Omicron Melonjak, Satgas Covid-19 Minta Pekerja Non-Esensial WFH
"Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
TNI dan Warga Gotong Royong, Tempat Ibadah, dan Sekolah di Tapanuli dan Aceh Kinclong Lagi
-
Eros Djarot Kritik Pedas Kondisi Bangsa: Indonesia Menjadi Nation Without Values
-
Audiensi 7 Pemda, Wamensos Agus Jabo Tekankan Dinsos Ujung Tombak Pemutakhiran Data
-
Ketua IDAI Yakin Mutasi dari RSCM ke RS Fatmawati adalah Hukuman karena Kritis ke Pemerintah?
-
Bukan Cuma Partai di Senayan, Komisi II DPR Bakal Libatkan Partai Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu
-
Eros Djarot: Indonesia Terjebak Lingkaran Setan, Fondasi Bangsa Bobrok!
-
KPK Bicara Soal Potensi PT Bluray Jadi Tersangka Korporasi dalam Kasus Bea Cukai
-
Solidaritas Dokter Menguat, IDAI Tuntut Kemenkes Batalkan Mutasi dan Pemecatan Dokter Piprim dkk
-
SBY: Sinyal Perang Dunia Ketiga Menguat, Indonesia Harus Siaga Tempur!
-
Tragedi IMIP Pasca Longsor, Anggota DPR Desak Audit Total DAS: Jangan Tunggu Korban Berikutnya!