Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen. Ia khawatir akan kesehatan siswa dan pengajar, terlebih di situasi meningkatnya kasus Omicron.
Satu sisi, Netty memahami pembelajaran jarak jauh juga memiliki kelemahan. Namun di situasi peningkatan kasus Omicron, ia berharap penerapan PJJ dapat dipertimbangkan kembali.
"Kami memang khawatir terjadi 'learning loss' yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (28/1/2022).
"Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen" ujar Netty.
Ia juga menyoroti tidak adanya pilihan yang diberikan kepada orang tua, apakah setuju anak mengikuti PTM 100 persen atau memilih PJJ. Menurutnya tidak adanya opsi PJJ itu mengesankan paksaan kepada orang tua untuk mengirim anak ke sekolah.
"Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" ujarnya.
Merujuk kondisi di Singapura yang dilanda Omicron, Netty mengatakan mayoritas pasien yang dirawat di rumah sakit di sana ialah anak-anak. Ia mengingatkan anak usia di bawah 12 tahun jauh lebih rentan terinfeksi Omicron ketimbang usia anak 16 tahun ke atas.
"Jangan sampai kejadian ini juga kita alami," tuturnya.
Karena itu Netty menekankan pemerintah perlu mendengarkan pandangan para ahli, asosiasi medis, serta orang tua untuk mengevaluasi PTM 100 persen.
Baca Juga: Omicron Melonjak, Satgas Covid-19 Minta Pekerja Non-Esensial WFH
"Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status "Cucu Nabi" Demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
Terkini
-
Perang AS-Iran 'Libur', Kini Rudal Hipersonik Rusia Hantam Kyiv
-
Senin Pagi Mencekam di Klender: Tawuran Bersenjata Busur Panah Pecah di Tengah Jam Sibuk
-
Bom Bunuh Diri Guncang Pakistan, Kereta Militer Hancur Tewaskan Lebih dari 20 Orang
-
Gaduh Alfamart di Lombok Tengah Dipaksa Tutup, Ini Regulasi yang Sebenarnya!
-
Banjir Rendam 26 RT di Jakarta Timur, Kampung Melayu Paling Parah
-
Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Bakal Lawan Lewat Nota Pembelaan Pagi Ini
-
Tembus 1,14 Ton! Ini Penampakan Sapi 'Kang Jo' Lumajang yang Dibeli Prabowo dari Peternak Gen Z
-
Netanyahu Sebut Donald Trump Sepakat Iran Tak Boleh Punya Senjata Nuklir
-
Buntut Penjemputan Paksa Putri Ahmad Bahar, Komisi III Desak Usut Dugaan Intimidasi di Markas GRIB
-
Lukman Hakim Singgung Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi': Balas dengan Karya, Bukan Represif