Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen. Ia khawatir akan kesehatan siswa dan pengajar, terlebih di situasi meningkatnya kasus Omicron.
Satu sisi, Netty memahami pembelajaran jarak jauh juga memiliki kelemahan. Namun di situasi peningkatan kasus Omicron, ia berharap penerapan PJJ dapat dipertimbangkan kembali.
"Kami memang khawatir terjadi 'learning loss' yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (28/1/2022).
"Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen" ujar Netty.
Ia juga menyoroti tidak adanya pilihan yang diberikan kepada orang tua, apakah setuju anak mengikuti PTM 100 persen atau memilih PJJ. Menurutnya tidak adanya opsi PJJ itu mengesankan paksaan kepada orang tua untuk mengirim anak ke sekolah.
"Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" ujarnya.
Merujuk kondisi di Singapura yang dilanda Omicron, Netty mengatakan mayoritas pasien yang dirawat di rumah sakit di sana ialah anak-anak. Ia mengingatkan anak usia di bawah 12 tahun jauh lebih rentan terinfeksi Omicron ketimbang usia anak 16 tahun ke atas.
"Jangan sampai kejadian ini juga kita alami," tuturnya.
Karena itu Netty menekankan pemerintah perlu mendengarkan pandangan para ahli, asosiasi medis, serta orang tua untuk mengevaluasi PTM 100 persen.
Baca Juga: Omicron Melonjak, Satgas Covid-19 Minta Pekerja Non-Esensial WFH
"Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Pusing Harga Pakan Naik? Peternak di Lombok Ini Sukses Tekan Biaya Hingga 70 Persen Lewat Maggot
-
Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang Hadir
-
Petaka di Parkiran Pasar: Nabi Tewas Digorok, Pelaku Dihabisi Massa, Polisi Diam
-
DPR Minta Kemenaker Siaga Hadapi Ancaman PHK Akibat Gejolak Global
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Lift Mati Saat Blackout, 10 Penumpang MRT Lebak Bulus Dievakuasi Tanpa Luka
-
Ada Nama Riza Chalid, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Petral
-
Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus
-
PLN Buka Suara Soal Listrik Padam di Jakarta, Begini Katanya