Suara.com - Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai mengaku bahwa jika ia berambisi, maka ia bisa menjadi Gubernur di mana pun, bukan hanya di Papua Tengah.
Mealnsir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Papua Tengah adalah sebuah calon provinsi yang rencananya akan dimekarkan dari provinsi Papua.
"Kalau saya ambisi jangankan Papua Tengah kampung saya, di mana saja saya bisa jadi gubernur," kata Natalius Pigai melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis, (27/1/2022).
"Papua Tengah kampung saya. Saya suku Mee (800 ribu), Nenek Saya Amungme, Mama saya Moni bisa Menang di atas 85%," sambungnya.
Namun, meski bisa saja menjadi seorang Gubernur di Papua Tengah jika dimekarkan, Natalius merasa berkewajiban mengingatkan Pemerintah untuk jangan memekarkan Papua.
"Tapi Sebagai Pembela kemanusiaan saya punya tanggung jawab moral untuk ingatkan Pemerintah," katanya.
Bersama pernyataannya, Natalius Pigai membagikan gambar bertuliskan "Natalius Pigai Minta Papua Tidak Dimekarkan".
Sebagaimana diketahui, wacana pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi telah lama dibicarakan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemekaran Provinsi Papua bakal menjadi enam wilayah administrasi.
Baca Juga: Tiga TNI Meninggal Dunia dalam Baku Tembak dengan Kelompok Perlawanan Papua
Namun, rencana tersebut belum final sebab masih terdapat perdebatan-perdebatan terkait pemekaran. Adapun enam provinsi yang diusulkan pemerintah pusat antara lain, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.
"Ini semua tergantung kemampuan keuangan kami kira dan juga hasil daripada revisi ini," kata Tito dalam rapat dengan Panitia Khusus Revisi UU Otsus Papua pada Kamis, 8 April 2021, dilansir Terkini.id.
Berdasarkan paparan Tito, Provinsi Papua Barat Daya terdiri enam kabupaten atau kota yaitu Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Kota Sorong.
Adapun Provinsi Papua Barat terbagi tujuh kabupaten yaitu Manokwari, Pengunungan Arfak, Mankowari Barat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fak Fak, dan Kaimana.
Sementara itu, Provinsi Papua Tengah terdiri enam kabupaten yaitu Paniyai, Degiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, dan Nabire.
Selanjutnya, Provinsi Pegunungan Tengah terdiri sembilan kabupaten yaitu Jayawijaya, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Lanny Jaya, Membramo Tengah, Nduga, Puncak Jaya, dan Puncak.
Berita Terkait
-
Polisi Temukan Barang Terlarang yang Sudah Dibungkus di Rusun Pasar Inpres
-
Merasa Diancam Dibunuh gegara Cuitan Kalimantan, Nicho Silalahi: Jika Terjadi Apa-Apa pada Gue, Ini Cari Orangnya
-
Fakta 3 TNI Tewas Ditembak KKB Papua, Diserang Pagi Hari Saat Pergantian Jaga
-
Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Gubernur Anies Pastikan Jakarta Tetap Macet
-
Tiga TNI Meninggal Dunia dalam Baku Tembak dengan Kelompok Perlawanan Papua
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian