Waketum MUI Ingin Buzzer Diberantas: Di Negara Ini Banyak yang Menuding 'Anda Anti Pancasila!'

Suara.com - Wakil ketua umum (waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas belum lama ini buka suara soal buzzer.

Bahkan menurutnya, para buzzer atau pendengung-pendengung di media sosial harus segera diberantas.

Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Anwar Abbas menilai para buzzer anti dengan dialog dan kerap merasa kelompoknyalah yang paling benar.

Selain itu, lanjut Anwar, banyak buzzer yang sering menuding anti Pancasila, tetapi justru tak sembahyang sehingga ia pun mempertanyakan di mana letak Pancasila-nya.

"Menurut saya gak boleh, yang namanya bangsa ini milik kita bersama," ungkap Anwar, dikutip terkini.id pada Senin, (31/1/2022).

"Kita punya falsafah yang namanya Pancasila dan hukum dasar namanya Undang-Undang Dasar 1945," Anwar Abbas rupanya terganggu dengan buzzer yang sering merasa paling tahu Pancasila dan menilai pemahamannya adalah yang paling benar.

Ia menambahkan, semua orang berhak menyampaikan pendapat yang berbeda-beda, namun ia mengimbau agar tidak menganggap diri sendiri paling hebat.

"Kita bisa berbeda-beda pendapat di dalam memahami Pancasila dan hukum dasar UUD 1945, tetapi jangan kita menganggap bahwa kita paling tahu, bahwa kita lebih hebat dari orang lain," paparnya.

Ia juga menyebut banyak pihak yang kerap menuding orang lain anti Pancasila, namun mereka sendiri tak mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga: 2 Kontroversi Arnold Putra: Bikin Tas Tulang Manusia hingga Baju Pemuda Pancasila di Paris Fashion Week

"Sehingga yang saya lihat, banyak sekali orang-orang di negeri ini yang menuding ‘Anda anti Pancasila!’ Ketika saya selidiki itu orang, dia gak sembahyang, dia gak ke gereja. Di mana Pancasila-nya?" sambungnya.

Menurut Anwar Abbas, kelakuan itu tidak menunjukkan buzzer tersebut taat kepada sila pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

"Sila pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa, dia harus menjalankan ajaran agamanya dengan baik," Untuk itu, Anwar Abbas ingin agar masyarakat lebih terbiasa berdialog dengan sehat saat menyikapi perbedaan pendapat.