Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta mengaku menyesal karena sempat mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 lalu. Partai lambang Kakbah itu pun menyatakan sudah bertaubat.
Hal ini dikatakan oleh Sekwil DPW PPP DKI Jakarta, Najmi Mumtaza Rabbany (Gus Najmi), dalam acara hari ulang tahun (Harlah) PPP ke-49 dan istighosah serta doa bersama untuk Abraham Lunggana atau Haji Lulung di kantor DPW PPP DKI Jakarta, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (30/1/2022) lalu.
Najmi mengatakan, karena tindakan partainya saat itu, banyak hati ulama yang terluka. Ia mengaku tak ingin lagi kejadian serupa kembali terulang.
"Ini juga dalam rangka meminta maaf (pertaubatan) kepada umat atas dinamika Pilkada DKI Jakarta 2017, yang kala itu dirasa telah melukai perasaan ulama dan umat khususnya warga DKI Jakarta," ujar Najmi dalam keterangan tertulis, Selasa (1/2/2022).
Menurutnya, kegiatan istighosah akbar ini sejatinya merupakan gagasan atau wasiat dari Haji Lulung sebelum berpulang. Almarhum disebutnya berkeinginan agar Harlah PPP ke-49 menjadi momentum bagi PPP Jakarta, sebagai partai yang didirikan dan dibesarkan para ulama.
"Kami ingin menjaga ikatan emosional para ulama dan habaib dengan PPP yang sebelumnya sudah dibangun oleh Haji Lulung saat beliau kembali ke PPP," tuturnya.
Ke depan, lanjut dia, DPW PPP DKI mencanangkan kegiatan doa dan istigosah bersama sebagai kegiatan wajib bagi DPC dan PAC di seluruh kota madya dan kecamatan se-DKI Jakarta dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, majelis taklim, majelis dzikir sebagai wujud komitmen PPP senantiasa bersama ulama.
Dalam acara itu, DPW PPP juga memberikan penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai tokoh persatuan dan pembangunan DKI Jakarta.
"Pak Anies kami anggap sebagai tokoh dan pemimpin pemersatu, dimana sejak awal bertugas di Balai Kota DKI, alhamdulillah, kita semua merasakan, betapa era kepemimpinan Pak Anies hampir tidak ada suasana gaduh di Jakarta. Sangat kondusif. Berbeda dengan era sebelumnya," pungkasnya.
Baca Juga: Pengamat Beberkan Dua Kelompok Pendukung Anies Baswedan: Ini Kaum Otak Cerdas
Berita Terkait
-
Jokowi Minta PTM di Jakarta Dievaluasi, Gubernur Anies Baswedan: Akan Kita Kaji
-
Pengamat Beberkan Dua Kelompok Pendukung Anies Baswedan: Ini Kaum Otak Cerdas
-
Belum Mau Hentikan PTM, Gubernur Anies: Omicron Tidak Parah, Kita Harus Tenang
-
Elektabilitas Anies Baswedan Konsisten, Pengamat: Ini Alami Datang dari Rakyat
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo