Suara.com - Sejak kudeta di Myanmar setahun silam, kaum perempuan rajin menggalang perlawanan sipil melawan pemerintahan militer. Kiprah mereka membibit kesetaraan dan mengikis peran tradisional yang selama ini dianggap membelenggu.
Tindakan militer Myanmar menindas gerakan protes melawan Kudeta 1 Februari secara berdarah, justru kian melambungkan perlawanan sipil di kota-kota besar seperti Yangon atau Mandalay.
Warga kini semakin rajin menggelar demonstrasi kilat dan bubar sebelum kedatangan aparat. Aksi-aksi semacam itu bukan tanpa risiko.
Aparat di Myanmar berulangkali kedapatan menabrakkan kendaraan terhadap demonstran tanpa peringatan.
Kendati bahaya yang besar, kaum perempuan mendominasi barisan terdepan dalam gerakan perlawanan di Myanmar.
Htet Htar menginjak usia 25 tahun ketika bergabung dengan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) yang dibentuk oleh pemerintahan sipil bayangan Myanmar.
Dalam wawancaranya dengan DW, dia mengaku digerakkan oleh "keyakinan akan Birma yang bebas.”
"Apakah saya punya pilihan lain?” tanyanya.
"Militer merampas semua yang kami miliki. Saya bergabung dengan kelompok pemberontak untuk membebaskan negeri saya.”
Baca Juga: Atasi Krisis Kudeta, Indonesia Desak Militer Myanmar Tindaklanjuti Konsensus ASEAN
Kehidupan di Myanmar didominasi oleh norma sosial yang konservatif, dengan kaum pria di puncak hirarki.
Meski negeri di Basin Irrawaddy itu selalu dikarunai tokoh perempuan seperti Aung San Suu Kyi, kiprah mereka tetap dianggap sebagai anomali.
Masyarakat patriarkis
Militer atau dalam bahasa lokal disebut Tatmadaw, memandang perannya antara lain sebagai pelindung "Myanmar” sejati.
Dalam tatanan tersebut, kaum minoritas dan perempuan berada di urutan bawah hirarki sosial.
Naw Hser Hser dari Liga Perempuan Burma (WLB), sebuah organisasi payung untuk lebh dari 30 lembaga hak perempuan di Myanmar, menuduh "militer tidak pernah berusaha memberdayakan perempuan,” kata dia kepada DW.
Berita Terkait
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Tekuk Liverpool di Anfield, Roy Keane Hardik Pemain Manchester City Tak Hormati Lawan
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Jelang 16 Besar ACL 2, Bojan Hodak Bicara Mengenai Kekuatan Ratchaburi FC
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029
-
Viral Drama Tetangga di Jakbar: Tegur Drummer Berisik, Pria Ini Dicekik, Kini Saling Lapor Polisi
-
Residu Pilkades Bikin Bansos Melenceng, KemendesKemensos Satukan Data Desa
-
Pengamat: JPN Kejaksaan di Proyek Chromebook Hanya Kawal Prosedur, Bukan Hapus Niat Jahat
-
Kenaikan Gaji Hakim Bisa Tekan Korupsi, KPK: Tapi Tergantung Orangnya