Suara.com - Ekonom senior Rizal Ramli berbicara mengenai kekhawatirannya terhadap pembangunan IKN.
Rizal Ramli mengingatkan bahwa ada negara yang gagal mengembangkan ibu kota baru.
Dirinya kembali mengingatkan agar pemerintah tak salah langkah memindahkan IKN ke Kalimantan Timur.
"Kebanyakan terjadi di negara-negara yang merancang IKN jauh dr IKN lama. Harus naik pesawat tiga sampai empat jam," kata Rizal Ramli, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (2/2/2022).
Lebih lanjut, Rizal Ramli menyinggung soal kegagalan Brasil yang memindahkan IKN ke Brasilia.
Menurutnya, lokasi dua IKN lama dan baru itu sangat jauh.
Iapun khawatir apabila nantinya IKN yang dipindah ke Kalimantan Timur hanya akan menjadi tempat buang uang.
"Jadi yang terjadi di Brasilia City jadi tempat pejabat rapat-rapat, seminar, liburan sama keluarga, menghabiskan SPJ kalau di Indonesia," ungkapnya.
Dikutip dari makassar.terkini.id--jaringan Suara.com, Rizal Ramli memprediksi IKN akan menjadi 'New Beijing'.
Baca Juga: Direktur P3S Jerry Massie Ragukan Ahok Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Kok Bisa?
Rizal Ramli membeberkan bahwa secara ekonomi akan sulit memindahkan apa yang sudah ada di Jakarta.
Menurutnya, pengusaha properti akan lebih banyak meraup untuk jika membangun kota baru di Pulau Jawa.
"Kalau perusahaan real estate besar tidak akan mau main real estate di Kalimantan Timur kecuali dipaksa, karena mereka lebih diuntungkan bikin BSD baru, bikin kota baru di Pulau Jawa," jelasnya.
Rizal Ramli membeberkan bahwa secara ekonomi akan sulit memindahkan apa yang sudah ada di Jakarta.
Lebih lanjut, Rizal Ramli menduga nantinya pelaku usaha yang berani menanam modal yaitu perusahaan asal China.
"Nah yang tertarik untuk itu ya BUMN China, untuk beli tanah di situ (Kalimantan Timur), bangun ibu kota baru, tapi penghuninya siapa itu nanti, rakyat nggak mau pindah ke situ," ujarnya.
Berita Terkait
-
Viral! Orang Utan Turun ke Jalan Cari Makanan, Warganet Singgung Pemindahan Ibu Kota Negara
-
Menteri Jokowi Cuma Menang Gaya, Tak Becus Urus Polemik Harga Minyak Goreng
-
Tak Ada Nama Putra Asli Daerah yang Dicalonkan Jadi Kepala Otorita IKN, Pengusaha Kaltim Ajukan Syaharie Jaang
-
Sindir Menteri Jokowi Tak Becus Kerja Gegara Minyak Goreng, Rizal Ramli: Menang Gaya Doang
-
Gempar, Aminuddin Terjun dan Tenggelam Selama 14 Jam Karena Dapat Bisikan, Pas Timbul Auto Diboyong ke RS PKT
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan