Suara.com - Anggota DPD RI Tamsil Linrung menilai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) tidak memiliki urgensi.
Terlebih saat ini perekonomian Indonesia belum stabil akibat pandemi Covid-19 dan adanya varian baru Covid-19
"Menurut saya, urgensinya nggak ada, nggak ada hal yang mendesak untuk memidahkan Ibu Kota (ke Penajam Paser Utara) mengingat situasi ekonomi negara yang belum sepenuhnya stabil dari pandemi Covid-19, bahkan ada kemungkinan varian baru dan seterusnya bisa berkali kali," ujar Tamsil dalam diskusi daring bertajuk "Siapa Raup Untung di Ibu Kota Baru", Jumat (4/2/2022).
Politisi PKS itu mengatakan jika pemindahan IKN karena alasan banjir dan kemacetan, menurutnya bukan solusi. Ia pun menyinggung janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye sebelum menjadi Gubernur DKI dan Presiden RI yakni ingin mengatasi banjir dan kemacetan di Jakarta.
Namun saat menjadi presiden, Jokowi malah memindahkan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara sebagai solusi dari permasalahan banjir dan kemacetan di Jakarta.
"Dulu waktu pak Jokowi jadi gubernur dia dibilang kalau jadi presiden akan lebih cepat mengatasi persoalan banjir dan kemacetan di Jakarta, tapi setelah jadi gubernur, kemudian jadi presiden,malah sekarang untuk mengatasi itu jalan pintasnya adalah pindah ibu kota ini," tutur Tamsil.
Sehingga menurutnya kurang pas jika pemindahan IKN karena alasan banjir dan macet. Yang harus dilakukan kata Tamsil yakni bagaimana membenahi Ibu Kota di DKI Jakarta.
"Saya kira ini tidak pas karena, ini bukan solusi, tetapi yang perlu kita lakukan bagaimana membenahi ibu kota," kata dia.
"Lagi pula wilayah (di Penajam Paser Utara) yang disebut presiden tidak banjir kenyataannya juga mengalami kebanjiran. Sudah sampai viral video-video yang merekam kebanjiran daerah yang direncanakan untuk menjadi tempat pindahnya ibu kota," katanya.
Baca Juga: Bersaing dengan Ahok, Sosok Ini Dinilai Berpotensi Jadi Kepala Otorita IKN
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
36 Jam Blokade AS, Laksamana CENTCOM Yakin Ekonomi Iran Mulai Lumpuh Perlahan
-
Pramono Tegur Keras Kasus Foto AI PPSU Kalisari: Jangan Lagi Kerja Asal Senangkan Atasan
-
SBY Soroti Risiko Ekonomi Dunia, Ekonom UMBY Ungkap Pertanda Sudah Muncul di Indonesia
-
Pusat Komando Militer: Tidak Ada Kapal yang Berhasil Melewati Blokade AS ke Pelabuhan Iran
-
Cengkeraman Iran di Selat Hormuz Makin Kuat saat Ada Blokade AS, Kenapa?
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan