Suara.com - Mantan tahanan politik Papua, Ambrosius Mulait menilai Polda Papua telah melakukan diskriminasi terhadap orang Papua melalui trailer film berjudul Si Tikam Polisi Noken.
Ambrosius mengatakan, film tersebut menunjukkan seolah-olah polisi datang sebagai pahlawan bagi orang Papua, padahal kenyataannya bertolak belakang.
"Film ini hanya menggambarkan seolah-olah Aparat TNI-Polri selama ini menjadi pahlawan di tanah Papua, dan menutup mata terhadap pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua yang banyak menimbulkan banyak korban jiwa dan belum dituntaskan oleh negara," kata Ambrosius kepada Suara.com, Senin (6/2/2022).
Dia mengungkit kasus rasisme terhadap mahasiswa di asrama Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang tahun 2019 yang bermula dari ulah para aparat bersama organisasi masyarakat.
Lalu perlakuan rasisme terhadap mahasiswa Obby Kogoya di depan asrama Papua di Yogyakarta pada 2016 yang kepalanya diinjak aparat.
Kemudian kasus Biak Berdarah 1998, kasus Wasior Berdarah 2001, kasus Wamena Berdarah 2003, hingga Kasus Paniai Berdarah 2014.
"Film ini menunjukan watak aparat dalam memandang problem papua yang kaku, sebab selama ini orang papua mengalami banyak diskriminasi dilakukan oleh aparat itu sendiri," tegasnya.
Oleh sebab itu, Ambrosius mendesak film Si Tikam Polisi Noken tidak ditayangkan karena mengandung unsur rasisme terhadap orang Papua.
"Gaya superior aparat maupun pemerintah Jokowi selama ini terlihat dengan jelas melalui film ini, Kapolda Papua harus segera meminta maaf kepada orang Papua, dan penghentian pemutaran film rasis tersebut," tutup Ambrosius.
Diketahui, Polisi membuat film berjudul Si Tikam Polisi Noken, film ini menuai kritik karena diduga mengandung unsur rasisme terhadap orang Papua yang digambarkan sebagai suku yang primitif dan radikal.
Film yang diproduksi oleh Polda Papua ini rencananya akan tayang perdana pada tanggal 10 Februari 2022 serentak di bioskop seluruh indonesia.
Namun, trailer Si Tikam Polisi Noken berdurasi 1.39 menit yang dirilis sejak 28 Agustus 2021 itu dinilai rasis dan mendiskriminasi orang Papua.
"Di sini baru-baru ini terjadi konflik perang suku, salah satunya adalah Suku Waro dan Suku Wolagma, suku yang primitif dan radikal," kata salah satu peran polisi di trailer tersebut.
Trailer film buatan sutradara Komisaris Besar Ade Djaja Subagja yang juga menjabat sebagai Kepala Biro SDM Polda Papua ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal menjelaskan, film ini mengangkat kisah nyata saat perang suku di Papua yang diselesaikan dengan mengedepankan polisi dari putra asli Pegunungan tengah Papua untuk menjadi penengah antar suku.
Berita Terkait
-
Sebut Suku Di Papua Primitif Dan Radikal, Film Buatan Polri Ini Dianggap Rasis, Polda Papua: Itu Kisah Nyata
-
Eks Tapol Sebut Ganti Nama Operasi Damai Cartenz Tak Akan Ubah Situasi di Papua
-
Soal Operasi Damai Cartenz, Ambrosius: Orang Papua Sudah Resah Hidup dalam Tekanan Militer
-
Sambangi Komnas HAM, Eks Tapol Papua Klaim Banyak Kasus Kekerasan Aparat Tak Diproses
-
Sebut Kronologi Penganiayaan Versi Polisi Berbeda, Aktivis Papua Takut Dikriminalisasi
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Misteri Kematian Satu Keluarga di Warakas, Polisi Temukan Teh dan Jasad Melepuh
-
Anggaran Besar, Celah Lebar: Mengapa Pendidikan Selalu Jadi Lahan Basah Korupsi?
-
Terbongkar! SP3 Kasus Nikel Konawe Utara 'Disimpan' 21 Hari oleh Pimpinan KPK Lama
-
Kereta Panoramic Jadi Tren Wisata Baru, Jumlah Penumpang Tumbuh 38,6 Persen Sepanjang 2025
-
Wakapolri Tinjau Arus Balik Libur Nataru, Skema One Way hingga Contraflow Disiapkan
-
Proyek Pengendali Banjir Fatmawati Dimulai, Jalan H. Nawi Bakal Menyempit Selama Setahun
-
Begini Situasi Manggarai Sore Tadi, Tawuran Warga yang Bikin Rute Transjakarta Dialihkan
-
LPSK Berkoordinasi dengan Amnesty Internasional soal Teror Kritik Penanganan Bencana Sumatra
-
KUHAP Baru Berlaku, Hinca Panjaitan: Tak Ada Lagi Pelanggaran HAM
-
Tawuran di Manggarai Berhasil Dibubarkan, Lalu Lintas dan Layanan Transjakarta Kembali Normal