Suara.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta akhirnya memanggil Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, di ruang paripurna gedung DPRD DKI, Rabu (9/2/2022). Pemanggilan dilakukan karena Prasetio dilaporkan legislator lain setelah menggelar rapat paripurna soal interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Di hadapan Anggota BK, Prasetio menjelaskan alasannya saat itu menggelar rapat paripurna persetujuan interpelasi. Mulai dari awal ketika rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang ia pimpin hingga sampai ke paripurna.
Ia mengaku semua tahapannya sudah sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam aturan tata tertib DPRD DKI. Pada saat penjadwalan di rapat Bamus juga, ia mempersilahkan jika ada yang ingin menentang tapi tidak ada yang melakukannya.
Meskipun agenda interpelasi diajukan secara mendadak dalam rapat Bamus, ia menyebut hal itu tidak melanggar aturan apapun. Karena itu, ia menganggap dirinya tidak bersalah.
"Karena ini ini klarifikasi saya, saya merasa tidak bersalah sampai hari ini. Artinya, pelaksanaan interpelasi keseluruhannya adalah legal. (Penyusunan jadwal rapat) Bamus itu bisa bertambah dan berkurang," ujar Prasetio di ruang paripurna, Rabu (9/2/2022).
Prasetio menyebut seharusnya tujuh fraksi yang melaporkannya ke BK bisa menolak interpelasi dalam rapat paripurna. Ia pun menyayangkan mereka yang malah akhirnya mangkir dan malah melapor ke BK.
"Kesalahan saya di mana? Sebetulnya permasalahannya kita semua tahu, kan harus diselesaikan. Diselesaikan pakai cara apa? Ya diparipurnakan," jelasnya.
"Kalau memang tidak kuorum, ya sudah selesaikan lagi. Paripurna untuk interpelasi pun masih saya skors, karena tidak kuorum."
Baca Juga: Hari Ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Dipanggil Badan Kehormatan soal Interpelasi Formula E
Berita Terkait
-
Hari Ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Dipanggil Badan Kehormatan soal Interpelasi Formula E
-
Akhirnya, Besok Badan Kehormatan Bakal Panggil Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Terkait Laporan Soal Interpelasi Formula E
-
Sebut Ada Commitment Fee Formula E Tanpa Konfirmasi, Ketua DPRD DKI: Saya Juga Gak Diberi Tahu Sama Gubernur
-
Bawa Satu Bundel Dokumen Formula E ke KPK, Ketua DPRD DKI: Saya Serahkan Semua ke Penyidik
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT