Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan kalau pemerintah tidak pernah berpikir untuk melakukan tindakan inkonstitusional dengan mengatasnamakan pandemi Covid-19. Semua kebijakan yang diambil disebutnya sudah sesuai dengan pertimbangan terukur.
Jokowi mengatakan kalau pemerintah semua langkah termasuk membuat regulasi itu telah melewati pertimbangan serta diputuskan dengan alasan-alasan faktual, terukur dan objektif. Itu juga didasari dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk mengatasi krisis menyelamatkan masyarakat menyelamatkan bangsa.
Itu disampaikan Jokowi saat berpidato dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (10/2/2022).
"Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikitpun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi covid 19 pemerintah dengan sengaja menempuh langkah-langkah dan cara cara bikin inkonstitusional, menabrak prosedur dan nilai-nilai demokrasi konstitusional," kata Jokowi dikutip melalui siaran langsung saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
Pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan tersendiri termasuk bagi pemerintah untuk menjalankan praktik konstitusi. Menurutnya, situasi krisis memaksa pemerintah untuk mengambil respons cepat dan tepat, menghadirkan cara-cara yang lebih fleksibel dan lebih responsif dengan menempatkan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan kalau pemerintah tetap menggunakan asas kehati-hatian dalam setiap memutuskan kebijakan.
"Tapi saya ingin menegaskan bahwa langkah-langkah extraordinary yang ditempuh pemerintah dalam penanganan pandemi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sudah dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat," tegasnya.
"Menjaga agar semua langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor hukum dan koridor konstitusi."
Baca Juga: Perawatan Pasien COVID-19 Telan Biaya Rp 94 Triliun, Sri Mulyani: So Expensive
Berita Terkait
-
Siswa Dua SMP Negeri Kena Covid-19, Pekanbaru Belum Setop PTM 100 Persen
-
Jokowi Dinilai Takut Tegur Luhut yang Dianggap Tak Sopan, Pengamat: Miris
-
Dinyatakan Reaktif Covid-19, Pejabat Pemkot Bitung Terekam CCTV Berkeliaran di Ruang Publik
-
Blak-blakan Sebut Jokowi Takut Menegur Luhut, Pengamat: Dia Kerap Bertindak Sebagai Atasan Bukan Bawahan
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot
-
Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral
-
Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan
-
Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan
-
Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan
-
BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan
-
Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel
-
Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak
-
Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali