Suara.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai isu pengusungan Joko Widodo (Jokowi)-Prabowo Subianto sebagai pasangan Capres-Cawpres di 2024 tidak mungkin lagi.
Ujang mengemukakan hal tersebut, lantaran jadwal pemiluhan umum (pemilu) telah ditetapkan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sehingga, Jokowi tak mungkin bisa maju kembali untuk tiga periode karena Pemilu sudah ditetapkan.
"Nggak mungkin (Jokpro) karena Pemilu sudah ditetapkan. Artinnya Jokowi tidak bisa tiga periode," ujar Ujang saat dihubungi Suara.com, Kamis (10/2/2022).
Menurut Ujang pernyataan Sekjen Jokpro 2022 Timothy Ivan Triyono salah. Ujang, mengemukakan, jika jadwal sudah ditetapkan, artinya, isu Jokowi tiga periode tak bisa dimainkan lagi.
"Artinya, kalau sudah ditetapkan, nggak ada tiga periode, tidak ada masa perpanjangan juga. Kayaknya Projo itu salah, kecuali kalau jadwalnya belum ditetapkan baru bisa dimainkan," ucap Ujang.
Dengan penetapan Pemilu 14 Februari 2024, Ujang menilai Jokowi tak mau tiga periode
"Jadwalnya sudah ditetapkan artinya Jokowi tidak mau tiga periode," tutur dia.
Bahkan, kata Ujang, isu yang berkembang saat ini yang akan diusung yakni Prabowo-Jokowi. Sebab, Jokowi bisa diusung menjadi cawapres, bukan capres.
Untuk diketahui, dalam UU 1945 dan UU Pemilu menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden tak bisa menjabat lebih dari dua periode.
Baca Juga: Siapkan Calon untuk Pilkada DKI, Gerindra Pede: Siapapun yang Dipilih Insya Allah Jadi Gubernur
Pada Pasal 7 UU 1945 menyatakan, 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun.' Sesudahnya presiden dan wapres dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
"Sekarang isunya berkembang adalah Prabowo-Jokowi. Prabowo capres, Jokowi cawapres karena boleh. Ketika diketuk palu 14 Februari jadwalnya (pemilu), maka isu yang muncul itu adalah Prabowo-Jokowi, bukan Jokowi Prabowo. Karena nggak tiga periode, karena sudah ada jadwal," papar Ujang.
Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu mengatakan salah satu menteri Jokowi mengungkapkan ketika Pemilu telah ditetapkan, menandakan bahwa Jokowi enggan maju tiga periode. Namun, Ujang tak menyebut siapa menteri yang dimaksud tersebut.
"Karena kan sudah ada jadwalnya (Pemilu 14 Februari 2024). Saya ketemu menterinya Jokowi, dia mengatakan kalau sudah ada jadwal Pemilu ditetapkan, itu tandanya Pak Jokowi tidak mau tiga periode," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timoty Ivan Triyono menilai dengan ditetapkannya jadwal Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari, justru akan memperkuat isu pengusungan capres-cawapres, Jokowi-Prabowo.
Menurutnya, tidak ada lagi pilihan selain memajukan pasangan tersebut.
"Kalau ditanya tadi KPU, pemerintah dan DPR sudah menetapkan waktu pelaksanaan Pilpres 2024 digelar Februari, menurut kami sesuai yang disampaikan penasehat Jokpro 2024 Mas Qodari ini semakin memperkuat gerakan Jokowi-Prabowo," kata Timoty dalam diskusi bertajuk 'Amandemen Konstitusi Jabatan Presiden 3 Periode: Aturan, Tahapan & Urgensinya' pada Rabu (9/2/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Ada Upaya 'Jurang Pemisah' Prabowo-Gibran? Gerindra Buka Suara Soal Isu Suap BEM UBK
-
Tak Berhenti di 13 Orang! Polisi Beri Sinyal Tersangka Baru di Kasus Daycare Little Aresha
-
Cari Keadilan, Arief Pramuhanto Bakal Ajukan PK ke Mahkamah Agung
-
Penertiban Aset GBK, Marinus Gea Minta Pemerintah Buktikan Manfaatnya Bagi Negara
-
KPK Serahkan Rp153,6 Miliar Hasil Rampasan Korupsi Eks Dirut Taspen
-
Demo Mahasiswa di Patung Kuda Memanas, Orator Teriak Minta Massa dan Polisi Mundur
-
Kawal Sidang Nikita Mirzani, Rieke Diah Pitaloka Cium Aroma 'Paket Kilat' Putusan Kasasi MA
-
Safari Politik DPR untuk Revisi UU Pemilu Bergulir, Putusan MK dan Ambang Batas Disorot
-
Siap-siap! KPK akan Lelang Barang Mewah Eks Wamenaker Noel, Ada Ducati Hingga Mobil BAIC
-
DPR Usul Motor Listrik Korupsi BGN Dihibahkan ke Guru Honorer: Biar Jadi Gesture Positif