Suara.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai isu pengusungan Joko Widodo (Jokowi)-Prabowo Subianto sebagai pasangan Capres-Cawpres di 2024 tidak mungkin lagi.
Ujang mengemukakan hal tersebut, lantaran jadwal pemiluhan umum (pemilu) telah ditetapkan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sehingga, Jokowi tak mungkin bisa maju kembali untuk tiga periode karena Pemilu sudah ditetapkan.
"Nggak mungkin (Jokpro) karena Pemilu sudah ditetapkan. Artinnya Jokowi tidak bisa tiga periode," ujar Ujang saat dihubungi Suara.com, Kamis (10/2/2022).
Menurut Ujang pernyataan Sekjen Jokpro 2022 Timothy Ivan Triyono salah. Ujang, mengemukakan, jika jadwal sudah ditetapkan, artinya, isu Jokowi tiga periode tak bisa dimainkan lagi.
"Artinya, kalau sudah ditetapkan, nggak ada tiga periode, tidak ada masa perpanjangan juga. Kayaknya Projo itu salah, kecuali kalau jadwalnya belum ditetapkan baru bisa dimainkan," ucap Ujang.
Dengan penetapan Pemilu 14 Februari 2024, Ujang menilai Jokowi tak mau tiga periode
"Jadwalnya sudah ditetapkan artinya Jokowi tidak mau tiga periode," tutur dia.
Bahkan, kata Ujang, isu yang berkembang saat ini yang akan diusung yakni Prabowo-Jokowi. Sebab, Jokowi bisa diusung menjadi cawapres, bukan capres.
Untuk diketahui, dalam UU 1945 dan UU Pemilu menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden tak bisa menjabat lebih dari dua periode.
Baca Juga: Siapkan Calon untuk Pilkada DKI, Gerindra Pede: Siapapun yang Dipilih Insya Allah Jadi Gubernur
Pada Pasal 7 UU 1945 menyatakan, 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun.' Sesudahnya presiden dan wapres dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
"Sekarang isunya berkembang adalah Prabowo-Jokowi. Prabowo capres, Jokowi cawapres karena boleh. Ketika diketuk palu 14 Februari jadwalnya (pemilu), maka isu yang muncul itu adalah Prabowo-Jokowi, bukan Jokowi Prabowo. Karena nggak tiga periode, karena sudah ada jadwal," papar Ujang.
Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu mengatakan salah satu menteri Jokowi mengungkapkan ketika Pemilu telah ditetapkan, menandakan bahwa Jokowi enggan maju tiga periode. Namun, Ujang tak menyebut siapa menteri yang dimaksud tersebut.
"Karena kan sudah ada jadwalnya (Pemilu 14 Februari 2024). Saya ketemu menterinya Jokowi, dia mengatakan kalau sudah ada jadwal Pemilu ditetapkan, itu tandanya Pak Jokowi tidak mau tiga periode," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timoty Ivan Triyono menilai dengan ditetapkannya jadwal Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari, justru akan memperkuat isu pengusungan capres-cawapres, Jokowi-Prabowo.
Menurutnya, tidak ada lagi pilihan selain memajukan pasangan tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
Pakar Hukum Unair: Perpol Jabatan Sipil Polri 'Ingkar Konstitusi', Prabowo Didesak Turun Tangan
-
Duka Sumut Kian Pekat, Korban Jiwa Bencana Alam Bertambah Jadi 369 Orang
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!