Suara.com - Kericuhan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah masih menjadi sorotan nasional. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, diberitakan sudah mengunjungi lokasi dan meminta maaf kepada masyarakat setempat atas kericuhan yang terjadi.
Meski demikian, kericuhan yang terkait dengan rencana pembangunan Bendungan Bener ini juga berdampak panjang. Salah satunya terhadap elektabilitas Ganjar yang digadang-gadang menjadi salah satu Calon Presiden RI pada 2024 mendatang.
Kericuhan disebut mengancam elektabilitas Ganjar yang berkali-kali masuk ke daftar lima besar di beberapa hasil survey. Pasalnya insiden di Desa Wadas disebut bisa menghancurkan image merakyat yang selama ini melekat pada sosok Ganjar.
Salah satu yang mengamini hal ini adalah pengamat politik sekaligus pemilik lembaga survei Median, Rico Marbun. Apalagi karena kasus ini disorot oleh berbagai pihak sehingga cakupan dampaknya pun begitu luas.
"Bingkai yang dibangun pak Ganjar selama ini kan merakyat, dekat dengan rakyat dan ramah terhadap rakyat. Itu semua bisa hancur dengan apa yang sudah terjadi kemarin di Wadas," tutur Rico ketika dihubungi Hops.ID -- jaringan Suara.com pada Kamis (10/2/2022).
Yang sangat mempengaruhi image Ganjar, menurut Rico, adalah persepsi penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam menangani protes warga Wadas.
"Masalahnya kan dalam hitungan detik orang sudah menilai ini pakai kekuatan dan cara berlebihan, ada show of force yang tidak normal dalam penanganan Wadas," kata Rico. "Jelas ini mengancam elektabilitas Ganjar."
Rico juga ikut menyoroti aksi Ganjar yang langsung mengunjungi Desa Wadas dan meminta maaf kepada masyarakat. Menurutnya aksi tersebut sangat wajar dilakukan Ganjar, bukan hanya karena terkait kapasitasnya sebagai Gubernur Jateng tetapi juga terkait kepentingan sebagai Capres.
"Ganjar paham dia harus membangun komunikasi yang baik untuk menetralisir dampak politik yang lebih besar," pungkas Rico. "Kalau tidak bisa bubar nyapres dia."
Sebelumnya diberitakan, Desa Wadas ricuh usai pemerintah berniat melakukan pengukuran lahan milik warga sejak Selasa (8/2/2022). Pengukuran lahan ini sedianya berlangsung sampai Kamis (10/2/2022) hari ini.
Dalam prosesnya, terjadi ketegangan antara aparat kepolisian dan warga yang menolak proyek tersebut. Alhasil sejumlah berakhir diamankan oleh petugas.
Berita Terkait
-
Kritik MUI Soal Kasus Wadas! Anwar Abbas: yang Ciptakan Teror dan Ketakutan Bukan Teroris Tapi Negara
-
Warga Takut Ditangkap Sampai Sembunyi Bermalam di Hutan: Wadas seperti Desa Mati
-
Mahasiswa UIN Walisongo Blokade Jalan Pantura, Sempat Ricuh Setelah Warga Nekat Menerobos
-
Proses Hukum Warga Wadas Naik ke Status Penyidikan, LBH Yogyakarta: Tidak Jelas Apa yang Disasar Polisi
-
Polisi Tak Pandang Bulu Tangkapi Bocah hingga Lansia, Anak-Anak Desa Wadas Ketakutan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu