Suara.com - Pemerintah Australia pada Minggu (13/2/2022) mengatakan bahwa mereka sedang mengevakuasi kedutaan besarnya di Kiev ketika situasi di perbatasan Rusia-Ukraina memburuk dengan cepat.
Staf kedutaan besar Australia di Kiev diarahkan ke kantor sementara di Lviv, sebuah kota di Ukraina barat yang berjarak sekitar 70 kilometer dari perbatasan dengan Polandia, kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dalam sebuah pernyataan.
"Kami terus menyarankan warga Australia untuk segera meninggalkan Ukraina dengan cara komersial," kata Payne.
Sementara Perdana Menteri Morrison mengatakan bahwa situasi di Ukraina "mencapai tahap yang sangat berbahaya". Dia menambahkan bahwa "tindakan sepihak otokratis Rusia untuk mengancam dan menggertak Ukraina adalah sesuatu yang sepenuhnya dan sama sekali tidak dapat diterima."
Amerika Serikat dan Eropa meningkatkan peringatan mereka tentang serangan segera oleh Rusia di Ukraina.
Sementara Kremlin menolak tanggapan diplomatik bersama oleh Uni Eropa (EU) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) terhadap tuntutannya untuk mengurangi ketegangan sebagai tindakan yang tidak sopan.
Rusia selama ini berupaya keras untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh di Eropa pasca-Perang Dingin.
Selain mengevakuasi kedutaan besar Australia di Kiev, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyerukan kepada China untuk tidak tetap "tenang dan diam" mengenai krisis di Ukraina.
Morrison, yang pemerintahannya memiliki hubungan dingin dengan China, juga meminta Beijing untuk berbicara atas nama Ukraina setelah China mengkritik pertemuan para menteri luar negeri AS, Australia, Jepang dan India di Melbourne pekan lalu.
Baca Juga: Gambar Satelit Perlihatkan Rusia Kerahkan Pasukan Militer ke Dekat Ukraina
"Pemerintah China dengan senang hati mengkritik Australia ... namun tetap diam terhadap pasukan Rusia yang berkumpul di perbatasan Ukraina," kata Morrison dalam sebuah konferensi pers.
"Koalisi otokrasi yang kita lihat, yang berusaha untuk menggertak negara lain, bukanlah hal yang Australia anggap enteng," ujar Morrison.
Hubungan antara Australia dan negara mitra dagang utamanya--China memburuk setelah Canberra melarang Huawei Technologies beroperasi di jaringan internet 5G-nya pada 2018.
Selain itu, pemerintah Australia memperketat undang-undang terhadap campur tangan politik asing dan mendesak penyelidikan independen terhadap asal-usul COVID-19. (Sumber: Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Kamila Valieva Gagal Lolos Tes Doping, Rusia Pasang Badan
-
Atlet Seluncur Indah Rusia, Kamila Valieva, Positif Doping
-
Peseluncur Indah Rusia yang Berlaga di Beijing Positif Memakai Zat Terlarang
-
Temui Putin, Presiden Prancis Emmanuel Macron Tolak Tes Covid-19 Rusia karena Takut DNA Dicuri
-
Gambar Satelit Perlihatkan Rusia Kerahkan Pasukan Militer ke Dekat Ukraina
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas
-
Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni
-
Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030
-
Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan