Suara.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta Pemerintah Indonesia membantu muslim India yang ditindas kalangan mayoritas.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia meminta pemerintah lewat dubes untuk menghentikan tindakan ekstrimisme tersebut.
"Saya berharap, Pemerintah RI melakukan langkah-langkah penting meyakinkan Pemerintah India melalui Dubes India untuk menghentikan ekstrimisme ini," kata Sudarnoto lewat keterangannya, dikutip Senin (14/2/2022).
Sudarnoto merasa sakit hati melihat tindakan brutal Pemerintah India terhadap warga minoritas Muslim di India. Dia menilai, tindakan brutal mayoritas terhadap muslim India melanggar HAM.
"Bisa jadi komunitas agama lain yang menyadari dan mengerti betul tentang Hak Asasi Manusia (HAM) akan terusik dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah India," katanya.
Sudarnoto menuturkan, India yang saat ini dipimpin oleh kelompok ultra nasionalis Hindu ekstrem hanya akan mempertontonkan kekejaman dan tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim di India yang disponsori oleh negara.
Bahkan, menurutnya, Pemerintah India bukan hanya melakukan tindakan diskriminasi, melainkan nampak dengan jelas membangun, mengembangkan, dan memperkuat spirit Islamphobia.
"Sikap dan tindakan ini sudah dipastikan merusak demokrasi dan perdamaian yang sejak awal justru diajarkan oleh Gandhi, (yaitu) misi penting universal declaration of human rights," ungkapnya.
Sudarnoto mengungkapkan, misi memberikan tempat, menghormati, dan melindungi hak warga negara telah dirusak secara sistematis melalui keputusan politik India yang ekstrem.
Baca Juga: Bantah Islamkan Natasha Wilona, Gus Miftah: Itu Hoaks, Saya Belum Pernah Bertemu
Seharusnya, kata dia, Pemerintah India belajar dari Indonesia yang mayoritas Muslim. Namun, sangat toleran memberikan tempat bagi minoritas seperti Hindu dan agama lain.
Bahkan, lanjutnya, banyak candi Hindu, Budha, kuil, klenteng, dan gereja diberi tempat dengan baik oleh umat Islam Indonesia.
"India harus membuka mata dan hati bahwa orang Hindu tenang di Indonesia," tegasnya.
Berita Terkait
-
Hukum Merayakan Valentine dalam Islam Menurut Pandangan MUI, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
-
Bak Siram Bensin di Api, Gubernur Kerala India Sebut Jilbab Tak Penting untuk Muslimah
-
Ujian Kenaikan Tingkat Pagar Nusa Pesantren Qarnul Islam Jember
-
Dikenal Sebagai Bulan Sial, Padahal Ini 5 Keutamaan Bulan Safar yang Perlu Diketahui Umat Islam
-
Bantah Islamkan Natasha Wilona, Gus Miftah: Itu Hoaks, Saya Belum Pernah Bertemu
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
DPRD DKI Restui Pramono Anung Hapus Jejak Proyek Monorel Mangkrak: Jakarta Ingin Indah
-
Terapkan KUHP Baru, Kejagung Akan Minimalisir Hukuman Penjara untuk Kejahatan Ringan
-
Bukan Sekolah Biasa! Ini Dia 6 Fakta Sekolah Rakyat Prabowo
-
Aizzudin Abdurrahman Sudah Diperiksa, KPK Punya Bukti Aliran Dana Kasus Haji ke Petinggi PBNU
-
Pelukan Jokowi-Eggi Sudjana di Solo Akhiri Drama Sengketa Ijazah: Bagaimana Nasib Roy Suryo Cs?
-
Misteri Harta Jurist Tan, Aset 'Tangan Kanan' Nadiem Bakal Dicari Kejagung Meski Buron
-
Bongkar PBB PT Wanatiara Persada, KPK Ungkap Ada Dugaan Aliran Dana Kasus Pajak ke DJP
-
Cekal Bos Djarum, Kejagung Klaim Masih Usut Dugaan Korupsi Manipulasi Pajak
-
Badai PHK Hantam 88 Ribu Pekerja Sepanjang 2025: Jawa Barat dan Jawa Tengah Paling Babak Belur
-
Diteror Usai Kritik Penanganan Bencana Sumatra, Aktivis Greenpeace dan Kreator Konten Lapor Polisi