Suara.com - Belakangan masalah kerukunan antarumat beragama di India tengah memanas. Pasalnya pemerintah India melarang penggunaan hijab untuk muslimah di negara tersebut, bahkan sempat berujung dengan larangan mahasiswi berjilbab untuk memasuki perguruan tinggi.
Kini seolah ingin menyiram bensin di atas api yang sedang berkobar, Gubernur Kerala, Arif Mohammad Khan, malah mengeluarkan pernyataan yang lebih kontroversial. Sebab Khan menyebut penggunaan hijab tidak penting untuk umat Muslim.
Khan lantas membandingkan penggunaan hijab untuk umat Muslim dengan pemakaian turban oleh umat Sikh. Ditambahkan pula oleh Khan, bahwa kewajiban pemakaian jilbab sejatinya "konspirasi" belaka yang bertujuan untuk mencegah kemajuan umat Muslim itu sendiri.
"Hijab bukan bagian dari Islam," tegas Khan melalui sambungan telepon kepada ANI pada Sabtu (11/2/2022), seperti dikutip Suara.com dari Times of India pada Senin (14/2/2022).
"Hijab memang disebutkan sebanyak tujuh kali di Al-Quran, tetapi itu tidak berkaitan dengan tata cara berpakaian perempuan. (Pemakaian hijab) adalah konspirasi untuk menghentikan perempuan Muslim dalam berkembang," imbuh Khan.
Oleh karena itulah, Khan pun mendorong muslimah India untuk kembali bersekolah meski ada larangan menggunakan hijab. Sementara terkait kontroversi larangan hijab yang belakangan memanas, Khan ternyata memilih untuk berpandangan skeptis.
"Kontroversi hijab ini adalah konspirasi untuk menyetop pendidikan terhadap kaum perempuan Muslim. Perempuan Muslim sekarang seharusnya belajar dan mencapai apa yang mereka inginkan. Karena itu saya menyarankan siswi-siswi untuk segera kembali ke sekolah dan belajar," jelas Khan.
Khan menilai argumentasi yang membandingkan hijab untuk umat Muslim dan turban untuk kaum Sikh sebagai hal yang tidak masuk akal. "Turban adalah bagian penting di agama Sikh, sedangkan hijab tidak disebutkan sebagai bagian penting agama Islam di Al-Quran," lanjutnya.
Khan menekankan bahwa perempuan Muslim bebas untuk memakai apapun yang mereka mau. Meski demikian, Khan juga menegaskan bahwa mereka harus tetap mematuhi regulasi yang berlaku di tempat mereka bekerja atau bersekolah.
Baca Juga: Ujian Kenaikan Tingkat Pagar Nusa Pesantren Qarnul Islam Jember
"Anda bebas mengenakan apapun yang Anda inginkan. Tetapi ketika Anda berhubungan dengan sebuah institusi, Anda harus mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk tata cara berpakaian yang ditetapkan," pungkas Khan.
Protes atas larangan pemakaian hijab di sejumlah daerah di Karnataka, India, semakin keras disuarakan. Sejumlah siswi mengaku dilarang untuk menghadiri kelas karena memakai hijab, sementara beberapa lainnya memprotes larangan penggunaan jilbab secara luas.
Tag
Berita Terkait
-
Ujian Kenaikan Tingkat Pagar Nusa Pesantren Qarnul Islam Jember
-
Dikenal Sebagai Bulan Sial, Padahal Ini 5 Keutamaan Bulan Safar yang Perlu Diketahui Umat Islam
-
Bantah Islamkan Natasha Wilona, Gus Miftah: Itu Hoaks, Saya Belum Pernah Bertemu
-
Gus Miftah Tegaskan Tak Islamkan Natasha Wilona: Itu Hoaks!
-
Gubernur Ansar Ahmad Terpilih Sebagai Ketua ICMI Kepri Periode 2022-2027
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?