Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengusulkan agar Ketua DPR RI Puan Maharani mengubah strateginya dengan tidak lagi menggunakan pencitraan, jika memang ingin maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hendri mengatakan, sebagai seorang anak mantan presiden, tidak akan mudah untuk menjadi seorang presiden juga. Untuk itu, ia mengemukakan diperlukan pesan komunikasi dan strategi komunikasi yang bagus.
"Makanya, saya katakan pekerjaan rumahnya Mbak Puan masih panjang itu yang pertama bukan hanya dari sisi pesan komunikasi tapi juga dari sisi juga dari sisi strategi komunikasi harusnya dia bisa melakukan lebih banyak dari yang sekarang," kata Hendri dalam diskusi bertajuk 'Bedah Komunikasi Politik Puan Maharani' secara daring, Jumat (18/2/2022).
Pendiri KedaiKopi ini juga mengatakan, Puan sebenarnya punya modal lantaran sebelumnya pernah menjadi Menko PMK dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Hal itu, kata Hendri, harus dimanfaatkan untuk jadi streteginya dengan memerkan hasil-hasil kerjanya.
"Sekarang, dia jadi ketua DPR harusnya dia mengenalkan strategi pameran daripada strategi pencitraan. Artinya tuh apa dia pamer-pamer lah dengan hasilnya kerja dia sebagai Ketua DPR dia menghasilkan policy kebijakan seperti apa apa," ungkapnya.
Menurutnya, pemimpin yang tak punya hasil kerja akan terjebak pada situasi pencitraan. Sebaliknya jika strategi pameran yang dilakukan maka pula hasil-hasil kerjanya.
Hendri lantas memberikan saran kepada Puan untuk saat ini, yakni menyarankan Puan agar melakukan kunjungan ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Puan dianggap punya kemampuan untuk membangun obrolan dengan masyarakat.
Terlepas di Jawa Tengah Gubernurnya Ganjar Pranowo, tapi menurut Hendri kunjungan ke Wadas bisa jadi opsi yang baik untuk Puan.
"Mestinya sekarang Mba Puan ke Wadas, itu sebenarnya bagus banget buat pencitraan dia ya terus buat pameran dia dan yang paling penting itu membuktikan bahwa benar itu PDIP, partainya wong cilik sekarang kan belum ada PDI Perjuangan ke sana kan," katanya.
Baca Juga: Puan Maharani Akui Belum Terima Surpres Jokowi soal RUU TPKS
Berita Terkait
-
Puan Maharani Akui Belum Terima Surpres Jokowi soal RUU TPKS
-
Puan Maharani Diduga Sindir Gubernur Jateng, Efeknya Justru Untungkan Ganjar
-
Disebut Bikin Puan Maharani Kesal, Pengamat: Ganjar Makin Dijauhi DPP PDIP
-
Puan Maharani Wanti-wanti Pemerintah soal Aturan JHT: Jangan Ada Pihak Dirugikan, Selesaikan Secara Musyawarah
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
Pilihan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
Terkini
-
Rumah Dosen di Klungkung Dibobol, 12 Sertifikat Tanah Raib Dicuri
-
Pegawai Bank di Jember Bakar Kantor demi Tutupi Korupsi Rp3 Miliar
-
QRIS Indonesia Makin Mendunia, BI Kebut Kerja Sama Pembayaran dengan Arab Saudi dan Hong Kong
-
Cak Imin Pastikan Prabowo Hadiri Puncak Harlah ke-28 PKB Malam Ini: Pasti Berpidato!
-
Mesin Mobil Bergetar Saat RPM Rendah? Jangan Panik, Ini Penyebab dan Solusi Praktisnya
-
Pemerintah Siapkan Otoritas Pelindungan Data Pribadi Independen, Jadi Fondasi Regulasi AI Nasional
-
Petaka di Ujung Tol Kalianda: Perjalanan Pikap Berakhir Duka, 2 Orang Tewas
-
Cabai Makin Murah, Tapi Daging Sapi dan Telur Ayam Terus Naik, Ini Update Harga Pangan
-
Ensiklopedia Digital Open Source Berbasis MediaWiki Siap Perkuat Dokumentasi Pengetahuan Indonesia
-
Kebijakan Tahan BI Rate 5,75 persen Disebut Bisa Dorong Penyaluran Kredit Perbankan