Suara.com - Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin (21/2) mengakui pembentukan dua negara di wilayah separatis Ukraina timur. Apa latar belakang konflik di Ukraina yang kini meluas menjadi eskalasi Barat-Rusia?
Februari 2014, presiden Ukraina pro Moskow Viktor Janukovich digulingkan dari kekuasaan oleh protes massal di ibukota Kiev.
Sebelumnya, Janukovich menolak menandatangani perjanjian asosiasi Ukraina dan Uni Eropa atas tekanan Rusia.
Penolakan itu membangkitkan kemarahan banyak warga yang sudah bergembira akan masuk Uni Eropa.
Apalagi banyak tuduhan tentang korupsi para pejabat pemerintahan, termasuk Viktor Janukovich, yang akhirnya melarikan diri ke Rusia.
Rusia kemudian membalas dengan mengirim pasukan ke Semenanjung Crimea. Setelah menguasai Crimea, Rusia mengobarkan pemberontakan separatis di kawasan Ukraina Timur yang sebagian besar warganya berbahasa Rusia, yang dikenal sebagai wilayah Donbas, dengan mengirim persenjataan kepada kubu separatis.
Pada April 2014, pemberontak yang didukung Rusia merebut gedung-gedung pemerintah di wilayah Donetsk dan Luhansk, lalu memproklamirkan pembentukan dua republik baru.
Bulan berikutnya, kedua wilayah separatis itu mengajukan permohonan untuk menjadi bagian dari Rusia.
Tapi Moskow belum menanggapi permohonan itu secara resmi. Rusia terutama ingin mencegah Ukraina menjadi anggota NATO, seperti negara-negara Eropa Timur lainnya.
Baca Juga: Pernyataan Perang Putin Terhadap Ukraina
Moskow juga membantah mengirim pasukan dan senjata ke Ukraina timur, dengan mengatakan bahwa warga Rusia yang bertempur di Ukraina timur adalah relawan, bukan anggota militernya.
Perjanjian gencatan senjata untuk Donbas yang gagal
Di tengah pertempuran sengit yang melibatkan tank, artileri berat dan pesawat tempur, pesawat penumpang Malaysia Airlines yang berangkat dari Belanda ditembak jatuh di Ukraina timur pada 17 Juli 2014, menewaskan semua 298 orang di dalamnya.
Penyelidikan internasional menyimpulkan bahwa jet penumpang itu ditembak jatuh dengan rudal yang dipasok Rusia dari wilayah yang dikuasai pemberontak di Ukraina timur.
Setelah pasukan Ukraina terdesak kubu separatis, delegasi pemerintah Ukraina, wakil-wakil separatis dan wakil dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa OSCE melakukan perundingan dan akhirnya menandatangani kesepakatan gencatan senjata di ibukota Belarusia, Minsk.
Perjanjian itu antara lain menyebut, gencatan senjata akan diawasi oleh OSCE. Semua pasukan asing harus mundur dari wilayah konflik, pertukaran tahanan dan sandera , mundurnya semua pejuang asing dari wilayah Ukraina, amnesti bagi kaum pemberontak dan janji bahwa daerah-daerah separatis akan memiliki status otonomi.
Berita Terkait
-
Bukan Vietnam! Bos JDT Ungkap Pengadu Kasus Naturalisasi Malaysia ke FIFA
-
Debut Menawan Julius Cezar, Raih Medal Perak di Asian Youth Games 2025
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Bela Performa Lamine Yamal, Staf Pelatih Barcelona: Dia Masih 18 Tahun
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
Terkini
-
Cuaca Hari Ini: Jakarta dan Sekitarnya Hujan Hingga Malam Hari
-
Kemenko PMK Kembangkan Sistem Berbasis AI untuk Pantau Layanan Anak Usia Dini
-
Revisi UU Penyiaran Disorot, Ahli: Era Digital Butuh Regulasi Waras dan KPI yang Kuat!
-
Diduga Lakukan Penggelapan Mobil Inventaris Kantor, Eks CEO dan Direktur Perusahaan Dipolisikan
-
Amerika Serikat dan Venezuela Memanas: Kapal Induk Dikerahkan ke Laut Karibia, Ini 5 Faktanya
-
Gempa Magnitudo 6,5 Leeward Island, BMKG: Tidak Ada Potensi Tsunami di Indonesia
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum