Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali meninjau proses vaksin ketiga atau booster di sejumlah kawasan industri di Indonesia secara virtual, Kamis (24/2/2022).
Dalam kesempatan ini Kepala Negara menyatakan kalau para pekerja di kawasan industri mendapatkan prioritas vaksin booster supaya produksi tetap berjalan tanpa khawatir akan penyebaran Covid-19.
Langsung dari Kawasan Industri Smart Marunda, Bekasi, Jokowi berdialog dengan sejumlah perwakilan industri di Tanah Air. Seperti perwakilan dari PT Jababeka Tbk yang yang melaporkan kalau pihaknya sudah melakukan vaksin booster kepada 1.500 karyawan dan dilanjutkan dengan 1.000 vaksin booster untuk karyawan lainnya.
Menanggapi itu, Jokowi menyampaikan bahwa yang terpenting produksi industri tidak terganggu dengan adanya penyebaran Covid-19.
"Yang paling penting kawasan industri produksinya jangan terganggu. Oleh sebab itu kita memberikan prioritas kepada sektor produksi agar bisa diutamakan, bisa diprioritaskan untuk mendapat vaksin booster sehingga jalannya produksi akan lancar dan tidak terganggu," kata Jokowi sebagaimana dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
Lanjut ke perwakilan kawasan industri di Medan yang memperoleh 6.000 vaksin AstraZeneca dari Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di hari ini, mereka memberikan sekitar 400 vaksin booster untuk karyawan yang dilakukan secara bertahap.
Selain itu, perwakilan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk juga melaporkan kalau pihaknya memiliki target untuk memberikan vaksin booster kepada 1.000 karyawan. Sebelumnya mereka sudah memberikan 3.500 vaksin booster untuk para pekerja.
Jokowi meminta agar dosis vaksin yang tersedia untuk segera dihabiskan. Ia mau kalau kawasan industri tidak terganggu dalam segi produksinya.
"Kita ingin sektor produksi kawasan industri semuanya tidak terganggu karena Covid-19. Semuanya harus jalan terus, ekspor jalan terus sehingga seluruh ekonomi kita bisa berjalan dengan baik," pinta Jokowi.
Baca Juga: Sebut-Sebut Nama Jokowi, Giring Putuskan Mundur dari Pencalonan Presiden RI
Berita Terkait
-
Minta Menag Tak Melulu Buat Gaduh, PKB: Jangan Pembantu Malah jadi Beban Presiden Jokowi
-
Sebut-Sebut Nama Jokowi, Giring Putuskan Mundur dari Pencalonan Presiden RI
-
Dirut Ali Ghufron Bantah Cari Untung dari Syarat Wajib BPJS Kesehatan untuk Akses Layanan Publik
-
Bea Cukai: Baru 7-10 Penjual Ekspor Pempek Palembang ke Luar Negeri
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!