Deretan Pernyataan dan Kebijakan Kontroversial 3 Menteri Agama Era Jokowi, Picu Reaksi Publik

Suara.com - Menteri Agama di era kepemimpinan Presiden Jokowi tercatat beberapa kali membuat kegaduhan karena hal kontroversial yang sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia. 

Melansir Hops.id -- jaringan Suara.com, berikut ini deretan kebijakan dan pernyataan kontroversial dari para menteri agama yang menjabat selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.

1. Lukman Hakim Saifuddin

Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama pertama di era Jokowi yang juga tidak lepas dari catatan kontroversi selama menjabat.

Sebagai Menteri Agama, Lukman saat itu menjadi pencetus dan juga inisiator membaca Al-Qur'an dengan langgam Jawa.

Lukman yang menjabat sejak tahun 2014-2019, saat itu beralasan bahwa pembacaan Al-Qur'an dengan langgam Jawa untuk menjaga tradisi Nusantara.

Banyak pihak yang memprotes kebijakan Lukman saat itu yang dianggap tidak sesuai. Akhirnya, Lukman Hakim sebagai Menteri Agama menyampaikan permohonan maaf.

2. Fachrul Razi

Di era Jokowi yang kedua, Menteri Agama dijabat oleh Fachrul Razi, pensiunan Jenderal ini pun tak luput dari kontroversi. 

Baca Juga: Buntut Analogikan Suara Adzan dengan Gonggongan Anjing, Menag Yaqut Dipolisikan

Fachrul Razi menjabat Menteri Agama dari 23 Oktober 2019 sampai 23 Desember 2020, tidak terlalu lama.

Penunjukkan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama diawal sudah membuat kisruh, karena diluar kebiasaan selama ini.

Selama ini Menteri Agama adalah jabatan yang identik untuk mereka yang berlatarbelakang santri.

Datang dengan latar belakang militer, Fachrul Razi membawa isu radikalisme saat menjabat Menteri Agama. Awal menjabat, Fachrul Razi membuat larangan pemakaian cadar dan celana cingkrang untuk kalangan PNS dan instansi pemerintah lainnya. 

Menurut Fachrul Razi saat itu alasan utama adalah untuk keamanan. Kebijakan tersebut ramai diprotes dari berbagai kalangan, karena membuat suatu stigma negatif di masyarakat tentang pakaian. 
 
Selanjutnya adalah sertifikasi penceramah, kebijakan yang membuat gaduh saat itu di masyarakat.  Masalah radikalisme lagi-lagi menjadi alasan Fachrul Razi membuat kebijakan tersebut. 

Sebagai Menteri Agama, Fachrul Razi menganggap banyak penceramah yang membodohi umat dengan berbagi dalil agama.