Suara.com - Politisi PDIP Kapitra Ampera memberikan tanggapan soal pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang suara azan.
Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Kapitra langsung menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kapitra meminta kepada Presiden Jokowi agar Menag Yaqut lekas diganti.
Menurutnya, Menag Yaqut dinilai sudah keterlaluan dan tidak cerdas.
"Saya melihat bahwa harusnya presiden mengevaluasi, Menteri Agama seperti ini harus diganti. Harus diganti!" kata Kapitra, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Jumat (25/2/2022).
Kapitra mengaku khawatir apabila hal tersebut dibiarkan saja terjadi.
Ia khawatir jika dibiarkan tanpa adanya evaluasi bisa menimbulkan resistansi dan perlawanan dari masyarakat secara masif.
"Ini menyangkut hal-hal yang sangat mendasar dari basic human right," tandasnya.
Lebih lanjut, Kapitra menegaskan seharusnya Yaqut sebagai pejabat negara bisa menjaga pernyataan-pernyataannya.
Baca Juga: Cak Imin Usul Tunda Pemilu, Jokpro Langsung Dukung Jokowi 1 Periode Lagi
"Kalau (disandingkan) dengan binatang, suara azan itu dianalogikan dengan binatang ini kebangetan ya, ini enggak cerdas. Sebagai Menteri Agama, ini membuka konfrontasi dengan umat Islam," ujarnya.
Sebelumnya, Menag Yaqut memberikan perumpamaan suara azan dan gonggongan anjing saat menjelaskan mengenai aturan penggunaan pengeras suara di masjid.
"Kita bayangkan, saya Muslim, saya hidup di lingkungan nonmuslim, kemudian rumah ibadah mereka membunyikan toa sehari lima kali (azan) dengan keras secara bersamaan, itu rasanya bagaimana?" kata Yaqut.
"Contohnya lagi, misalkan tetangga kita kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu tidak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan," lanjutnya.
Sementara itu, Pelasana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag, Thobib Al Asyhar menyebut Menag Yaqut tidak pernah membandingkan azan dengan gonggongan anjing.
"Menag sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara," tegasnya.
Tag
Berita Terkait
-
The Best 5 Oto: Mercedes-Benz GL 200 Night Edition Launching, Mobil Listrik EQS Akan Datang, Patung Presiden Dipasang
-
Buntut Polemik Suara Azan dan Gonggongan Anjing, Nasib Menag Yaqut Disebut Bakal Mirip Ahok
-
Cak Imin Usul Tunda Pemilu, Jokpro Langsung Dukung Jokowi 1 Periode Lagi
-
Puan Maharani Wanti-wanti Jokowi Soal Pemilihan Calon Kepala Otorita IKN
-
Kapitra Ampera: Adzan Dianalogikan dengan Binatang Kebangetan, Gus Yaqut Harus Diganti!
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
Terkini
-
Syahganda Nainggolan: Langkah Prabowo di Board of Peace Bentuk Realisme Politik
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Terduga Pelaku Bom Molotov di SMPN 3 Sungai Raya Diamankan Polisi
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana